MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyetujui rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) DKI Jakarta tahun anggaran 2024 senilai Rp 85,47 triliun.
Angka rancangan APBD-P DKI 2024 naik 4,6 persen atau setara Rp 3,76 triliun dibanding APBD DKI 2024 murni yakni Rp 81,71 triliun.
"Total rancangan APBD-P 2024 sebesar Rp85,47 triliun, naik sebesar 4,60 persen dibandingkan dengan penetapan APBD 2024 sebesar Rp 81,71 triliun," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat rapat paripurna DPRD DKI, Rabu (7/8).
Baca juga:
Aturan APBD tidak Boleh Biayai Induk Olahraga Bakal Direvisi
Heru menyebutkan, pendapatan daerah pada rancangan APBD-P DKI 2024 direncanakan senilai Rp 75,22 triliun. Nilai ini naik 3,83 persen dibandingkan APBD DKI 2024 murni, yakni Rp 72,44 triliun.
Heru menuturkan, pendapatan daerah diharapkan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 50,49 triliun, pendapatan transfer Rp 24,02 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 702,84 miliar.
Kemudian, rencana PAD diharapkan diperoleh dari pajak daerah Rp 44,98 triliun, retribusi daerah Rp 666,76 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 634,39 miliar serta lain-lain PAD yang sah Rp 4,21 triliun rupiah.
"Sedangkan, pendapatan transfer diharapkan sebesar Rp 24,02 triliun yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diharapkan sebesar Rp 702,84 miliar, yang berasal dari pendapatan hibah," ucap Heru.
Baca juga:
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Rancangan APBD Tahun 2024 Rp 81,7 Triliun
Sementara itu, belanja daerah pada rancangan APBD-P DKI 2024 direncanakan sebesar Rp 76,29 triliun rupiah atau naik 5,09 persen dibandingkan dengan APBD DKI 2024 murni senilai Rp 72,60 triliun.
Menurut Heru, rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca juga:
Penerimaan pembiayaan pada rancangan APBD-P DKI 2024 direncanakan sebesar Rp 10,25 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Sebelumnya, yang diproyeksikan Rp 6,54 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp 3,71 triliun.
"Kemudian, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 9,17 triliun yang dialokasikan kepada BUMD DKI berupa penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 7,31 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 1,86 triliun," pungkas Heru. (Asp)