Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPRD DKI Setujui Rancangan APBD Perubahan 2024 Senilai Rp 85,47 Triliun

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Agustus 2024
DPRD DKI Setujui Rancangan APBD Perubahan 2024 Senilai Rp 85,47 Triliun

Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta mengesahkan APBD 2024. ANTARA/Luthfia Miranda Putri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyetujui rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) DKI Jakarta tahun anggaran 2024 senilai Rp 85,47 triliun.

Angka rancangan APBD-P DKI 2024 naik 4,6 persen atau setara Rp 3,76 triliun dibanding APBD DKI 2024 murni yakni Rp 81,71 triliun.

"Total rancangan APBD-P 2024 sebesar Rp85,47 triliun, naik sebesar 4,60 persen dibandingkan dengan penetapan APBD 2024 sebesar Rp 81,71 triliun," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat rapat paripurna DPRD DKI, Rabu (7/8).

Baca juga:

Aturan APBD tidak Boleh Biayai Induk Olahraga Bakal Direvisi

Heru menyebutkan, pendapatan daerah pada rancangan APBD-P DKI 2024 direncanakan senilai Rp 75,22 triliun. Nilai ini naik 3,83 persen dibandingkan APBD DKI 2024 murni, yakni Rp 72,44 triliun.

Heru menuturkan, pendapatan daerah diharapkan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 50,49 triliun, pendapatan transfer Rp 24,02 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 702,84 miliar.

Kemudian, rencana PAD diharapkan diperoleh dari pajak daerah Rp 44,98 triliun, retribusi daerah Rp 666,76 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 634,39 miliar serta lain-lain PAD yang sah Rp 4,21 triliun rupiah.

"Sedangkan, pendapatan transfer diharapkan sebesar Rp 24,02 triliun yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diharapkan sebesar Rp 702,84 miliar, yang berasal dari pendapatan hibah," ucap Heru.

Baca juga:

DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Rancangan APBD Tahun 2024 Rp 81,7 Triliun

Sementara itu, belanja daerah pada rancangan APBD-P DKI 2024 direncanakan sebesar Rp 76,29 triliun rupiah atau naik 5,09 persen dibandingkan dengan APBD DKI 2024 murni senilai Rp 72,60 triliun.

Menurut Heru, rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Baca juga:

Tok, APBD DKI 2024 Disahkan Turun Jadi Rp 81,71 Triliun

Penerimaan pembiayaan pada rancangan APBD-P DKI 2024 direncanakan sebesar Rp 10,25 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Sebelumnya, yang diproyeksikan Rp 6,54 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp 3,71 triliun.

"Kemudian, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 9,17 triliun yang dialokasikan kepada BUMD DKI berupa penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 7,31 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 1,86 triliun," pungkas Heru. (Asp)

#DKI Jakarta #Pemprov Jakarta #Pemprov DKI #DPRD DKI Jakarta #APBD
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Langgar Aturan Wajib Naik Umum, Motor-Motor ASN Bandel DKI Kena Derek
Pemkot Jakarta Selatan menderek motor ASN yang melanggar aturan Rabu wajib naik transportasi umum sesuai Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Juli 2026
Langgar Aturan Wajib Naik Umum, Motor-Motor ASN Bandel DKI Kena Derek
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
JPO Kapten Tendean Rusak, Jakarta Good Guide Soroti Kerugian Pengguna Jalan dan Fasilitas Pejalan Kaki yang belum Inklusif
Kondisi sejumlah fasilitas umum bagi pejalan kaki di Jakarta masih perlu mendapat perhatian lebih.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Kapten Tendean Rusak, Jakarta Good Guide Soroti Kerugian Pengguna Jalan dan Fasilitas Pejalan Kaki yang belum Inklusif
Indonesia
Teror Bom di SDN Srengseng Sawah, August PSI Minta Disdik DKI Perketat Keamanan Sekolah
Meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk meningkatkan kewaspadaannya di seluruh instansi pendidikan dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak keamanan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Teror Bom di SDN Srengseng Sawah, August PSI Minta Disdik DKI Perketat Keamanan Sekolah
Indonesia
Transjakarta Antisipasi Kepadatan Lalin Imbas JPO Tertabrak Truk, Rekayasa Pola Operasi Koridor 13
Truk besar yang menabrak JPO di kawasan Jalan Bangka (arah Blok M) tersebut telah memicu kepadatan lalu lintas yang berdampak pada kelancaran arus armada.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Transjakarta Antisipasi Kepadatan Lalin Imbas JPO Tertabrak Truk, Rekayasa Pola Operasi Koridor 13
Indonesia
Pramono bakal Tindak Tegas Oknum Satpol PP DKI yang Pungli
Aksi tersebut sungguh merusak institusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Pramono bakal Tindak Tegas Oknum Satpol PP DKI yang Pungli
Indonesia
3 Pekerja Proyek PAM Jaya Meninggal Dunia Keracunan Gas, Damkar Jaktim Jelaskan Penyebabnya
Damkar menerima laporan adanya pekerja yang pingsan di dalam gorong-gorong di dekat pintu masuk Taman Mini Indonesia Indah (TMII) atau kawasan Keong Emas.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
3 Pekerja Proyek PAM Jaya Meninggal Dunia Keracunan Gas, Damkar Jaktim Jelaskan Penyebabnya
Indonesia
Rencana Penaikan Tarif Transjakarta, Pemprov akan Tambah Jumlah Masyarakat yang Digratiskan
Penaikan itu harus disesuaikan dengan anggaran subsidi untuk yang diberikan Pemprov DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Rencana Penaikan Tarif Transjakarta, Pemprov akan Tambah Jumlah Masyarakat yang Digratiskan
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Dishub Tertibkan Pak Ogah di Jalan Protokol
Langkah itu dilakukan untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas sekaligus mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global yang lebih berkelanjutan.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Gubernur Pramono Minta Dishub Tertibkan Pak Ogah di Jalan Protokol
Indonesia
Advokasi Peduli Transportasi Publik Laporkan Gubernur Pramono ke MA soal Rencana Penaikan Tarif Transjabodetabek
Tidak ada pilihan lain selain keberatan melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Advokasi Peduli Transportasi Publik Laporkan Gubernur Pramono ke MA soal Rencana Penaikan Tarif Transjabodetabek
Bagikan