Merahputih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menganggap Pemprov DKI tak memiliki dana untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa sembako bagi 1,1 juta warga DKI.
Anies menegaskan bahwa Pemda DKI sudah menyalurkan sembako tanggal 9 April 2020 sehari sebelum penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 1 belangsung pada 10 April 2020.
Baca Juga
Polisi bakal Tindak Travel Gelap yang Nekat Selundupkan Pemudik
"Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan pangan (sembako) jika belum ada bansos pangan sejak PSBB diberlakukan. Sehingga, Pemprov DKI telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu," ujar Anies dalam keterangannya, Jumat (8/5).
Artinya Pemprov DKI lebih dulu distribusikan sembako ke warga ketimbang pelaksanaan PSBB. Di sisi lain, pemerintah pusat baru akan mendistribusikan bansos pada 20 April 2020 kepada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak COVID-19.
"Inisiatif distribusi sembako diambil untuk memastikan bisa terpenuhinya kebutuhuan pokok pangan warga miskin," terang dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tidak memiliki anggaran bansos untuk masyarakat ibu kota dan anggaran bansos DKI sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat untuk 1,1 juta warga DKI.
Hal itu disampaikan Menkeu Sri pada saat rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menkeu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Rabu (6/7) kemarin.
Baca Juga
Sri mengaku mendapat informasi Pemprov DKI tidak mampu memenuhi bansos untuk warganya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta. Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," jelasnya. (Asp)