Din Syamsuddin Sebut Rezim Jokowi Tidak Prorakyat

MerahPutih.com - Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (3/9) siang, dengan rincian Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebut, kenaikan harga BBM menunjukkan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pro terhadap rakyat.

“Menunjukkan secara nyata bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang tidak pro rakyat, tidak peduli terhadap rakyat, dan abai terhadap amanat penderitaan rakyat,” kata Din dalam keterangannya, Sabtu (3/9).

Baca Juga:

Buruh Bakal Aksi Besar-besaran Tolak Kenaikan Harga BBM

Din mengatakan, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan biaya transportasi dan harga bahan-bahan pokok. Akibatnya, rakyat semakin sengsara di tengah pandemi. Hal ini berbanding terbalik dengan semangat G20 yang didengungkan pemerintah.

“Jika ini terjadi maka rakyat akan semakin sengsara, dan sulit untuk bangkit pasca pandemi sebagaimana yang sering didengung-dengungkan dalam rangka G-20 Recover Together, Recover Stronger atau Bangkit Bersama, Bangkit Lebih Kuat,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga BBM bisa dicegah apabila pemerintah mencermati upaya-upaya lain untuk mengurangi beban APBN.

Misalnya, lanjut Din, pemerintah bisa menghentikan proyek yang memakan biaya tinggi seperti pembangunan Ibu Kota Baru.

“Bahkan kalau Presiden arif bijaksana dia dapat menahan ambisi utopisnya untuk membangun Ibu Kota Baru yang memerlukan dana besar,” imbuhnya.

Baca Juga:

Sri Mulyani Ungkap Penyebab Kenaikan BBM di Tengah Turunnya Harga Minyak Dunia

Lebih lanjut, Din meminta pemerintah untuk serius membasmi korupsi di Indonesia. Sebab,
praktik rasuah juga menjadi faktor penyebab terjadinya krisis perekonomian.

“Betapa banyak uang negara atau uang rakyat yang dirampas oleh para penjahat, termasuk pejabat yang banyak disebut memanfaatkan jabatannya untuk menjarah aset negara, untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Itu semua adalah bentuk kezaliman yang nyata,” tutup Din. (Pon)

Baca Juga:

Kenaikan Harga BBM, Jokowi: Pemerintah Harus Buat Keputusan dalam Situasi Sulit