MerahPutih.com - Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat GL Pro 08, melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (22/11)
Aksi tersebut, guna meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta meminta maaf pada masyarakat Jakarta karena dinilai telah membuat kisruh.
Baca Juga
Soroti Anggaran Aneh APBD DKI Beli Bolpoin Rp124 M, PSI: Siapa yang Usul?
Dalam aksinya, massa menyampaikan dua tuntutan. Yang pertama, mereka meminta PSI DKI Jakarta untuk meminta maaf pada masyarakat Jakarta dengan alasan mereka dinilai telah membuat kisruh.
"Alasannya karena pernyataan yang mereka katakan bahwa ada maksud tertentu Pemprov DKI Jakarta untuk korupsi uang rakyat ternyata gak terbukti. Justru mereka buat kisruh dengan cari panggung," kata Ketua GL Pro 08 Jimmy CK
Kedua, lanjut dia, GL Pro 08 meminta klarifikasi terkait pernyataan PSI "dipaksa dan disuruh" untuk menyepakati draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.
"Karena kami menilai gak ada pemaksaan dari siapapun. Karena itu, mereka harus tanggung jawab karena jika tidak, dalam waktu dekat kami akan lapor Polda karena memfitnah dan menjatuhkan marwah serta martabat Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta," ucap Jimmy.
GL Pro 08, lanjut dia, memberi waktu sampai hari Senin (25/11/2019) untuk PSI DKI Jakarta memberi jawaban atas tuntutan mereka.
Baca Juga
PSI Lebih Setuju Anggaran Rp2,4 M untuk Warga Grogol Ketimbang Rehab Rumah Gubernur
"Kalau tidak, akan kami laporkan karena mereka telah memfitnah dan menjatuhkan marwah serta martabat Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta," tutur Jimmy
Adapun Aksi GL Pro 08 ini dipicu oleh tindakan dan pernyataan-pernyataan tiga anggota fraksi PSI melalui Twitter, media massa dan secara langsung saat GL Pro mendatangi fraksi itu pada 11 November 2019 silam.
Ketiganya adalah anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Prabowo, dan Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian.
Tindakan William dipersoalkan karena dia mengekspos anggaran dari KUA/PPAS 2020, antara lain anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp82 miliar yang diusulkan Dinas Pendidikan, melalui Twitter pada 29 Oktober 2019 dan melalui konferensi pers pada 30 Oktober 2019. Atas tindakannya ini, William bahkan sudah dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.
Saat Jimmy dan aktivis GL Pro 08 mendatangi Fraksi PSI pada 11 November 2019 untuk meminta klarifikasi secara langsung dari Anthony, mereka ditemui William dan Justin. Keduanya menjelaskan kalau yang menyuruh mereka adalah keadaan dan sistem.
Dalam orasinya, Jimmy meyakini kalau William sebenarnya tahu tentang masalah penganggaran, namun sengaja memanfaatkan ketidak mengertian masyarakat untuk menimbulkan kesan bahwa Gubernur Anies Baswedan tidak transparan dan berniat korupsi.
Sedangkan soal penjelasan William dan Justin untuk menjawab pernyataan Anthony di Kompas TV, Jimmy mengaku bingung karena seseorang dapat menolak sebuah sistem dan melawan keadaan, bukan melakukannya meski terpaksa.
"Ini politisi-politisi macam apa?. Bagaimana mereka dapat memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilihnya kalau terhadap sistem dan kwadaan saja tidak bisa diatasi?" tanyanya.
Baca Juga
Revisi KUA-PPAS 2020, PSI: Pemprov DKI Tak Cermat Susun Anggaran
Jimmy bahkan mengaku menyesalkan karena dari pertanyaan William dan Justin kwoadanya dan dari jawaban-jawaban mereka atas pertanyaannya kala itu, ada kesan kalau mereka ingin menyalahkan Bappeda atas kegaduhan yang terjadi, karena Bappeda lah yang mengunggah KUA/PPAS 2020 ke situs milik Pemprov DKI, yang datanya kemudian diekspos William.
Akhirnya, Jimmy pun menilai kalau tindakan dan pernyataan William, Anthony dan Justin itu merupakan sebuah provokasi dan hasutan bagi warga Jakarta untuk menjatuhkan citra Gubernur Anies Baswedan.
"Karena itu PSI, kami minta jangan bikin gaduh, dan jangan bikin kisruh! Kalau Gubernur Anies memang mau korupsi, kami sebagai pendukungnya pasti ada dibarisan kalian. Tapi kalau kalian hanya ingin memfitnahnya, kami akan datang dan datang lagi ke gedung DPRD ini," ancamnya. (Asp)