Di NTT Banyak Gedung Sekolah Rusak

Senin, 13 Maret 2017 - Widi Hatmoko

Banyak sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kondisinya rusak berat dan tidak layak dijadikan tempat menimba ilmu. Hal ini diakui oleh anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah.

Ia juga mengaku kaget, ketika ia melakukan reses di sejumlah wilayah di daerah NTT, melihat kondisi dunia pendidikan di daerah yang berbasis kepulauan itu kondisnya sangat memperihatinkan.

"Kasat mata saya melihat banyak (gedung sekolah rusak-red) yang tidak layak dijadikan sebagai tempat menimba ilmu. Sebagai wakil rakyat saya akan terus berjuang untuk menaikan intervensi anggaran dari APBN untuk melayakan sekolah-sekolah itu," ujar Anita Jacoba Gah seperti dilansir Antara, Senin (13/3).

Anita meyakini masih banyak lagi kondisi gedung sekolah-sekolah yang rusak, di luar sepengetahuannya, terutama di pelosok-pelosok yang tidak semua terjangkau olehnya.

"Saya baru melakukan kunjungan ke dua daerah yaitu Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dan fakta lapangan ternyata masih ada begitu banyak sekolah yang rusak parah," kata Anita.

Ia mencontohkan di Kota Kupang yang adalah wilayah ibu kota Provinsi NTT masih ditemukan gedung sekolah rusak parah seperti yang terjadi di SD Impres Kayu Putih.

Di sekolah yang berada di Kecamatan Oebobo itu terdapat enam ruangan rusak sangat parah, tiga ruangan yang mebutuhkan rehabilitasi tanpa ruangan perpustakaan, tidak miliki laboratorium, lapangan serta tidak punya pagar sekolah meskipun sekolah itu berada di pnggiran jalan raya.

"Ini gedung sekolah rusak yang ada di ibu kota provinsi. Saya membayangkan yang ada di pelosok daerah lainnya," katanya.

Dalam konteks fakta lapangan itu, Anita mengaku akan menelusuri pemanfaatan anggaran dari APBN yang memungkinkan sudah disalur namun tidak maksimal digunakan.

Hal ini dilakukan bukan untuk menakut-nakuti para pengelola di sekolah, tetapi sebagai bagian dari tugas pengawasan pemanfaatan anggaran yang melekat dalam tugas dan fungsi wakil rakyat tersebut.

"Saya juga akan melakukan uji petik penyaluran anggaran APBN terhadap pembangunan dan intervensi saran dan prasarana yang sudah disalurkan pada anggaran sebelumnya," katanya.

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan