Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Di NTT Banyak Gedung Sekolah Rusak

Widi HatmokoWidi Hatmoko - Senin, 13 Maret 2017
Di NTT Banyak Gedung Sekolah Rusak

ILUSTRASI (FOTO Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Banyak sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kondisinya rusak berat dan tidak layak dijadikan tempat menimba ilmu. Hal ini diakui oleh anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah.

Ia juga mengaku kaget, ketika ia melakukan reses di sejumlah wilayah di daerah NTT, melihat kondisi dunia pendidikan di daerah yang berbasis kepulauan itu kondisnya sangat memperihatinkan.

"Kasat mata saya melihat banyak (gedung sekolah rusak-red) yang tidak layak dijadikan sebagai tempat menimba ilmu. Sebagai wakil rakyat saya akan terus berjuang untuk menaikan intervensi anggaran dari APBN untuk melayakan sekolah-sekolah itu," ujar Anita Jacoba Gah seperti dilansir Antara, Senin (13/3).

Anita meyakini masih banyak lagi kondisi gedung sekolah-sekolah yang rusak, di luar sepengetahuannya, terutama di pelosok-pelosok yang tidak semua terjangkau olehnya.

"Saya baru melakukan kunjungan ke dua daerah yaitu Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dan fakta lapangan ternyata masih ada begitu banyak sekolah yang rusak parah," kata Anita.

Ia mencontohkan di Kota Kupang yang adalah wilayah ibu kota Provinsi NTT masih ditemukan gedung sekolah rusak parah seperti yang terjadi di SD Impres Kayu Putih.

Di sekolah yang berada di Kecamatan Oebobo itu terdapat enam ruangan rusak sangat parah, tiga ruangan yang mebutuhkan rehabilitasi tanpa ruangan perpustakaan, tidak miliki laboratorium, lapangan serta tidak punya pagar sekolah meskipun sekolah itu berada di pnggiran jalan raya.

"Ini gedung sekolah rusak yang ada di ibu kota provinsi. Saya membayangkan yang ada di pelosok daerah lainnya," katanya.

Dalam konteks fakta lapangan itu, Anita mengaku akan menelusuri pemanfaatan anggaran dari APBN yang memungkinkan sudah disalur namun tidak maksimal digunakan.

Hal ini dilakukan bukan untuk menakut-nakuti para pengelola di sekolah, tetapi sebagai bagian dari tugas pengawasan pemanfaatan anggaran yang melekat dalam tugas dan fungsi wakil rakyat tersebut.

"Saya juga akan melakukan uji petik penyaluran anggaran APBN terhadap pembangunan dan intervensi saran dan prasarana yang sudah disalurkan pada anggaran sebelumnya," katanya.

#Sanitasi Sekolah #Komisi X DPR #Nusa Tenggara Timur (NTT)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Widi Hatmoko

Menjadi “sesuatu” itu tidak pernah ditentukan dari apa yang Kita sandang saat ini, tetapi diputuskan oleh seberapa banyak Kita berbuat untuk diri Kita dan orang-orang di sekitar Kita.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bentrok di Adonara Bikin 3 Warga Meninggal dan Puluhan Rumah Terbakar, Menteri HAM Kirim Tim ke Lapangan
Pemantauan di lapangan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi masyarakat pascakonflik sekaligus mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam mendukung penyelesaian secara damai.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
Bentrok di Adonara Bikin 3 Warga Meninggal dan Puluhan Rumah Terbakar, Menteri HAM Kirim Tim ke Lapangan
Indonesia
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Negara tidak boleh menyerahkan nasib anak-anak dari keluarga miskin hanya kepada perhitungan algoritma yang berpotensi mengabaikan realitas di lapangan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Indonesia
Komisi X DPR Ingatkan MPLS 2026 Harus Bebas Perploncoan dan Perundungan
Anggota Komisi X DPR RI Dedi Wahidi meminta pelaksanaan MPLS Tahun Ajaran 2026/2027 bebas dari perploncoan, kekerasan, dan perundungan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
Komisi X DPR Ingatkan MPLS 2026 Harus Bebas Perploncoan dan Perundungan
Indonesia
Siswa SMP Tewas Diduga Jadi Korban Bullying di Lumajang, DPR Minta Evaluasi Total Sekolah
DPR menyoroti kasus tewasnya siswa SMP di Lumajang yang menjadi korban bullying. Tragedi ini menjadi alarm pendidikan.
Soffi Amira - Jumat, 03 Juli 2026
Siswa SMP Tewas Diduga Jadi Korban Bullying di Lumajang, DPR Minta Evaluasi Total Sekolah
Olahraga
PON 2028 Digelar di 3 Provinsi, Jakarta sebagai Penunjang
Erick menjelaskan bahwa penetapan Jakarta sebagai provinsi penunjang telah memiliki payung hukum setelah disahkan melalui Rapat Kerja Nasional Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Frengky Aruan - Rabu, 01 Juli 2026
PON 2028 Digelar di 3 Provinsi, Jakarta sebagai Penunjang
Indonesia
DPR Dukung Tambahan Anggaran Perpusnas Rp 357,77 Miliar, Literasi Dinilai Investasi Masa Depan Bangsa
Anggota Komisi X DPR RI dukung usulan tambahan anggaran Perpusnas Rp 357,77 miliar untuk perkuat layanan perpustakaan hingga pemerataan literasi daerah 3T.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Dukung Tambahan Anggaran Perpusnas Rp 357,77 Miliar, Literasi Dinilai Investasi Masa Depan Bangsa
Indonesia
Tunjangan Guru Naik, Komisi X DPR Ingatkan Pemerintah Soal Program Peningkatan Kualitas Guru
Dukung kenaikan tunjangan guru non-ASN dan ASN, DPR mengingatkan pemerintah agar peningkatan kualitas guru dan mutu pendidikan tetap menjadi prioritas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Juni 2026
Tunjangan Guru Naik, Komisi X DPR Ingatkan Pemerintah Soal Program Peningkatan Kualitas Guru
Indonesia
Gunung Lewotobi Laki-laki 5 Kali Erupsi Jumat, 12 Juni Pagi hingga Siang, Tinggi Letusan Sampai 1.000 Meter
Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) lima kali erupsi sejak Jumat, 12 Juni pagi sampai siang WITA.
Frengky Aruan - Jumat, 12 Juni 2026
Gunung Lewotobi Laki-laki 5 Kali Erupsi Jumat, 12 Juni Pagi hingga Siang, Tinggi Letusan Sampai 1.000 Meter
Indonesia
Daripada Wajibkan Belajar Bahasa Prancis, DPR Minta Prabowo Fokus Benahi Persoalan Pendidikan Tanah Air
Kebijakan tersebut masih perlu dikaji termasuk kajian terhadap perangkat guru yang akan mengajar.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Daripada Wajibkan Belajar Bahasa Prancis, DPR Minta Prabowo Fokus Benahi Persoalan Pendidikan Tanah Air
Indonesia
Komisi X DPR Dukung 150 Ribu Beasiswa Guru, Usul Kuota Ditambah dan Seleksi Dipermudah
Wakil Ketua Komisi X DPR RI mendukung program 150 ribu beasiswa D4 dan S1 untuk guru. DPR juga mengusulkan penambahan kuota serta penyederhanaan proses seleksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Komisi X DPR Dukung 150 Ribu Beasiswa Guru, Usul Kuota Ditambah dan Seleksi Dipermudah
Bagikan