Di NTT Banyak Gedung Sekolah Rusak

Widi HatmokoWidi Hatmoko - Senin, 13 Maret 2017
Di NTT Banyak Gedung Sekolah Rusak

ILUSTRASI (FOTO Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Banyak sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kondisinya rusak berat dan tidak layak dijadikan tempat menimba ilmu. Hal ini diakui oleh anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah.

Ia juga mengaku kaget, ketika ia melakukan reses di sejumlah wilayah di daerah NTT, melihat kondisi dunia pendidikan di daerah yang berbasis kepulauan itu kondisnya sangat memperihatinkan.

"Kasat mata saya melihat banyak (gedung sekolah rusak-red) yang tidak layak dijadikan sebagai tempat menimba ilmu. Sebagai wakil rakyat saya akan terus berjuang untuk menaikan intervensi anggaran dari APBN untuk melayakan sekolah-sekolah itu," ujar Anita Jacoba Gah seperti dilansir Antara, Senin (13/3).

Anita meyakini masih banyak lagi kondisi gedung sekolah-sekolah yang rusak, di luar sepengetahuannya, terutama di pelosok-pelosok yang tidak semua terjangkau olehnya.

"Saya baru melakukan kunjungan ke dua daerah yaitu Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dan fakta lapangan ternyata masih ada begitu banyak sekolah yang rusak parah," kata Anita.

Ia mencontohkan di Kota Kupang yang adalah wilayah ibu kota Provinsi NTT masih ditemukan gedung sekolah rusak parah seperti yang terjadi di SD Impres Kayu Putih.

Di sekolah yang berada di Kecamatan Oebobo itu terdapat enam ruangan rusak sangat parah, tiga ruangan yang mebutuhkan rehabilitasi tanpa ruangan perpustakaan, tidak miliki laboratorium, lapangan serta tidak punya pagar sekolah meskipun sekolah itu berada di pnggiran jalan raya.

"Ini gedung sekolah rusak yang ada di ibu kota provinsi. Saya membayangkan yang ada di pelosok daerah lainnya," katanya.

Dalam konteks fakta lapangan itu, Anita mengaku akan menelusuri pemanfaatan anggaran dari APBN yang memungkinkan sudah disalur namun tidak maksimal digunakan.

Hal ini dilakukan bukan untuk menakut-nakuti para pengelola di sekolah, tetapi sebagai bagian dari tugas pengawasan pemanfaatan anggaran yang melekat dalam tugas dan fungsi wakil rakyat tersebut.

"Saya juga akan melakukan uji petik penyaluran anggaran APBN terhadap pembangunan dan intervensi saran dan prasarana yang sudah disalurkan pada anggaran sebelumnya," katanya.

#Sanitasi Sekolah #Komisi X DPR #Nusa Tenggara Timur (NTT)
Bagikan
Ditulis Oleh

Widi Hatmoko

Menjadi “sesuatu” itu tidak pernah ditentukan dari apa yang Kita sandang saat ini, tetapi diputuskan oleh seberapa banyak Kita berbuat untuk diri Kita dan orang-orang di sekitar Kita.

Berita Terkait

Indonesia
Daripada Wajibkan Belajar Bahasa Prancis, DPR Minta Prabowo Fokus Benahi Persoalan Pendidikan Tanah Air
Kebijakan tersebut masih perlu dikaji termasuk kajian terhadap perangkat guru yang akan mengajar.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Daripada Wajibkan Belajar Bahasa Prancis, DPR Minta Prabowo Fokus Benahi Persoalan Pendidikan Tanah Air
Indonesia
Komisi X DPR Dukung 150 Ribu Beasiswa Guru, Usul Kuota Ditambah dan Seleksi Dipermudah
Wakil Ketua Komisi X DPR RI mendukung program 150 ribu beasiswa D4 dan S1 untuk guru. DPR juga mengusulkan penambahan kuota serta penyederhanaan proses seleksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Komisi X DPR Dukung 150 Ribu Beasiswa Guru, Usul Kuota Ditambah dan Seleksi Dipermudah
Indonesia
Respons Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis Masuk Sekolah, DPR Minta Penjelasan ke Kemendikdasmen
Komisi X DPR meminta Kemendikdasmen menjelaskan kesiapan implementasi hingga roadmap implementasi instruksi sekolah Indonesia ajarkan Bahasa Prancis.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
Respons Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis Masuk Sekolah, DPR Minta Penjelasan ke Kemendikdasmen
Indonesia
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Komisi X DPR RI mendukung gugatan kesejahteraan dosen di MK dan meminta hakim mengabulkan permohonan demi perbaikan pendidikan tinggi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Indonesia
Komisi X DPR Desak Investigasi Transparan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di UPN Veteran Yogyakarta
DPR menilai kasus dugaan kekerasan seksual di UPN Veteran Yogyakarta sudah masuk kategori darurat dan tak boleh ditutup-tutupi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Komisi X DPR Desak Investigasi Transparan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di UPN Veteran Yogyakarta
Indonesia
Viral Penilaian Juri Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR, DPR Minta Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menyoroti dugaan ketidakadilan penilaian juri dalam LCC 4 Pilar MPR Kalbar yang viral di media sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 13 Mei 2026
Viral Penilaian Juri Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR, DPR Minta Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Indonesia
SE Guru Non-ASN Tuai Polemik, DPR Minta Abdul Mu’ti Beri Penjelasan
Komisi X DPR RI akan memanggil Mendikdasmen Abdul Mu’ti terkait polemik guru non-ASN usai terbitnya SE Nomor 7 Tahun 2026 yang memicu keresahan tenaga pendidik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 11 Mei 2026
SE Guru Non-ASN Tuai Polemik, DPR Minta Abdul Mu’ti Beri Penjelasan
Indonesia
Angka Putus Sekolah Turun Signifikan, DPR Soroti Tantangan Pendidikan Indonesia
Anggota Komisi X DPR RI mengapresiasi penurunan angka putus sekolah hingga 20 persen dalam lima tahun terakhir, namun meminta pemerintah tetap waspada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Mei 2026
Angka Putus Sekolah Turun Signifikan, DPR Soroti Tantangan Pendidikan Indonesia
Indonesia
DPR Minta Sanksi Berat untuk Dosen PTN yang Terlibat Kasus Kekerasan Daycare
DPR melalui Esti Wijayanti mendesak penonaktifan dosen terduga pelaku kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 April 2026
DPR Minta Sanksi Berat untuk Dosen PTN yang Terlibat Kasus Kekerasan Daycare
Indonesia
Dugaan Kekerasan Anak di Daycare Yogyakarta, DPR Desak Kemendikdasmen Bertindak
DPR RI menyoroti dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta. Kemendikdasmen diminta memperketat pengawasan dan evaluasi nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Dugaan Kekerasan Anak di Daycare Yogyakarta, DPR Desak Kemendikdasmen Bertindak
Bagikan