MerahPutih.com - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendukung upaya pemerintah membatasi akses bagi turis mancanegara ke Papua dan Papua Barat. Hal ini diupayakan agar polemik di Papua tidak meruncing dan berpotensi masuknya provokator di lingkaran masyarakat Papua dan Papua Barat.
“DPR juga meminta Kepolisian bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Luar Negeri untuk mengungkap pihak-pihak asing yang diduga terlibat dalam aksi tersebut,” kata Bamsoet kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/9).
Baca Juga
Moeldoko Dianggap Kebablasan Sebut Minta Bantuan Amerika Tangani Krisis Papua
Dia meminta kementerian luar negeri berdiplomasi dalam memberikan informasi kepada negara lain atas pembatasan masuk sementara WNA ke Papua dan Papua Barat. Lanjutnya, guna menghindari adanya WNA yang dideportasi oleh pemerintah Indonesia.
Bamsoet juga mendorong pemerintah untuk terus mengupayakan kedamaian di Papua dan Papua Barat. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
"Ini mengingat kericuhan tersebut sudah menyebabkan keresahan di masyarakat," katanya.
Apalagi diketahui, ada dugaan kuat indikasi keterlibatan pihak asing dalam aksi-aksi di Papua serta adanya pembatasan akses bagi turis mancanegara ke Papua dan Papua Barat seperti kasus pemulangan sejumlah Warga Negara Asing (WNA) asal Australia.
Baca Juga
Merujuk Gus Dur, Ma'ruf Amin Nilai Pendekatan Budaya Atasi Masalah Papua
Bamsoet mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk berdiplomasi dalam memberikan pemberitahuan kepada negara lain atas pembatasan sementara WNA masuk ke wilayah Papua dan Papua Barat.
“Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari adanya WNA yang dideportasi dari pemerintah Indonesia,” ujarnya.
Dia juga mendorong pemerintah untuk terus mengupaya kedamaian di Papua dan Papua Barat guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengingat kericuhan tersebut sudah menyebabkan keresahan di masyarakat.
Baca Juga
Ikut Aksi Bawa Bendera Bintang Kejora, Empat Warga Australia Dideportasi
Sebelumnya, Kapolri Jendral Tito Karnavian menyebut adanya keterlibatan jaringan internasional dalam kasus kerusuhan di Papua beberapa hari terakhir ini. Kelompok-kelompok itu melakukan propaganda dengan menyebar kabar bohong dan provokasi.
Saat ini, Polri menjalin kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak intelijen untuk mengusut keterlibatan kelompok internasional ini. Seiring itu, upaya pemulihan situasi juga dilakukan petugas Polri di Papua dan Papua Barat. (Knu)