Merahputih.com - Kasus dugaan berita hoaks yang melibatkan influencer Erdian Anji Prihartanto atau Anji tengah menjadi sorotan. Pasalnya, sebagai seorang public figur, Anji semestinya memberi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho menilai, kasus Anji ini tak lepas dari kebebasan mereka menyampaikan informasi apalagi yang memiliki subscriber terbanyak.
"Ada sebagian masyarakat yang percaya terhadap konten yang muncul dari influencer itu," jelas Septiaji kepada wartawan yang dikutip pada Senin (10/8).
Baca Juga:
Buntut Video Viral Anji, Masyarakat Diminta Tak Asal Percaya Obat COVID-19
Banyak masyarakat yang tak memiliki literasi dan pemahaman akan suatu masalah, namun saat berada di depan kamera dia menjadi merasa paling pintar. "Ini yang mesti dibenahi karena informasi yang diberikan bisa saja menyesatkan," jelas dia.
Para influencer tak memiliki kode etik dan aturan panduan menyampaikan informasi. "Jika mereka bermasalah bisa kena UU ITE No 1 tahun 1946," terang dia.
Hal ini, akan membuat situasi tak baik mengingat banyak anak-anak muda ingin jadi selebgram. "Orang boleh melukis sekreatif apapun tapi ada batas di kanvas itu agar dia tau tak melukis di luar kanvasnya," jelas Septiaji.
Sehingga, para influencer ini perlu dibekali dengan kode etik dan aturan agar tak sembarangan memberikan informasi.
"Peran mereka sebagai citizen journalism tak jauh beda dengan para jurnalis yang memiliki kode etik yang kuat. Kalau membuat konten yang salah mesti ada pembetulan," ungkap Septiaji.
Kode etik ini bisa dirancang Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Ada sebuah rancangan agar setiap konten kreator soal apa dan tidak boleh dilakukan. Ini perlu agar masyarakat paham," ungkap dia.
"Ini bisa secara umum bagi masyarakat yang mengunggah konten di media sosial. Kita butuh literasi soal masalah digital," terang Septiaji.
Baca Juga:
Lalu, ada solusi yang baik menyikapi video layaknya yang tengah viral seperti Anji. "Kasus sepertu kemarin makin banyak, UU ITE makin banyak digunakan. Kebebasan berpendapat perlu dilindungi tapi ada batasan seperti tak menyebarkan berita bohong," tutur Septiaji.
Ia berharap, influencer bisa membantu negara terutama dalam menghadapi pandemi. "Bukan buat keruh. Misalnya influencer ajak masyarakat patuh pakai masker bukan membuat konten yang tak benar," terang Septiaji. (Knu)