MerahPutih.com - Regulasi Uni Eropa yang mewajibkan komoditas dan produk tertentu yang dipasarkan di kawasan tersebut terbukti bebas deforestasi, diproduksi sesuai ketentuan hukum negara asal, serta dilengkapi pernyataan uji tuntas (due diligence) segera diberlakukan.
Regulasi yang tertuang dalam Peraturan Uni Eropa (UE) 2023/1115 itu sebelumnya telah mengalami dua kali penundaan penerapan dari jadwal awal pada 30 Desember 2024.
Pemerintah mengumumkan kebijakan deforestasi Uni Eropa atau Europian Union Deforestation Regulation (EUDR) yang akan diberlakukan mulai 30 Desember 2026, dan meminta eksportir sejumlah komoditas dari Indonesia untuk menyiapkan data geolokasi.
Dengan berlakunya kebijakan tersebut, maka sejumlah komoditas harus masuk ke dalam kategori bebas deforestasi dengan menyertakan data hasil geolokasi, ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu.
Adapun komoditas ekspor yang dimaksud mencakup minyak kelapa sawit (CPO), kopi, coklat, kayu dan turunannya, karet, daging, serta kedelai.
Kalau daging dan kedelai kan kita enggak ekspor. Jadi Indonesia itu akan terkena di masalah minyak sawit (CPO), kopi, coklat, kayu, maupun karet,
katanya.
Maka dari itu, Dradjad mengimbau para eksportir untuk segera menyiapkan data geolokasi agar pengiriman produk ke pasar Uni Eropa tidak terganggu akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut.
Ia memperkirakan nilai ekspor Indonesia untuk komoditas yang tercakup dalam EUDR mencapai sekitar 7 miliar dolar AS.
Data yang pernah saya lihat dulu itu kalau nggak salah nilainya sekitar 7 miliaran dolar AS. Saya belum dapat data yang terakhir, tapi angkanya pernah segitu. Nah, ini akan terkena EUDR jika diberlakukan. Jadi saya menghimbau kepada para eksportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak terganggu,
katanya.
Pemerintah melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menyiapkan sistem pendukung untuk memenuhi kebutuhan data geolokasi. Pelaku usaha perlu menindaklanjuti kesiapan tersebut agar persyaratan EUDR dapat dipenuhi. (*)