MerahPutih.com - Kebijakan ekspor satu pintu pada komoditas sumber daya alam termasuk kelapa sawit Indonesia dinilai menandai babak baru yang menata ulang lanskap ekspor kelapa sawit nasional di kancah global. Pada tahun 2026, badan investasi pemerintah, Danantara Indonesia, resmi mendirikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengawasi dan memproses ekspor komoditas strategis.
Dalam kerangka kerja ini, sistem DSI dan standar keberlanjutan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) diposisikan sebagai dua instrumen yang saling melengkapi untuk membangun kepercayaan di pasar global.
Kami menyambut baik dialog dengan RSPO ini karena aspek keberlanjutan dan akses pasar harus berjalan beriringan,
ungkap CEO DSI, Luke Mahony dalam ajang Annual Roundtable on Sustainable Palm Oil (RT2026) di Jakarta.
Ia menegaskan, mandat DSI sangat tegas dengan fokus pada memfasilitasi, bukan menghambat.
Baca juga:
Nasib Petani, Ekspor Satu Pintu, dan Fakta Kebakaran di Lahan Sawit Indonesia
Kami hadir untuk menegakkan standar industri, mempermudah kepatuhan regulasi, serta memperkuat kepercayaan dunia terhadap minyak sawit Indonesia
.
DSI bertujuan untuk menghadirkan kredibilitas dan transparansi pada pasar komoditas dengan memanfaatkan data ekosistem yang ada serta memadukannya dengan realitas pasar. Data ini mencakup pasokan, harga, produksi, dan aspek keberlanjutan dari perspektif RSPO. Di bawah model perantara DSI yang akan diluncurkan pada Januari 2027, pembeli dan penjual akan tetap menjaga hubungan bisnis mereka, sementara DSI hadir untuk melindungi kontinuitas ekspor dan menjaga rantai ketertelusuran (traceability chain).
Sistem pengamanan ekspor ini sejalan dengan bukti pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan dari RSPO, khususnya di tengah tantangan fenomena El Niño dan kebakaran hutan,
kata Chief Executive Officer RSPO, Joseph D'Cruz.
Ia menekankan komitmen transparansi industri sawit berkelanjutan di hadapan para pemangku kepentingan. "Kita bukanlah industri yang bersembunyi dari pengawasan publik. Kita adalah sebuah kemitraan yang memantau diri sendiri secara lebih ketat dibandingkan pihak luar mana pun yang memantau kita," tegas D'Cruz.
Ia juga menambahkan, "Tidak ada data atau bukti sejauh ini bahwa unit bersertifikat RSPO mana pun dengan sengaja menyalakan api". Pernyataan tersebut didukung kuat oleh data awal pemantauan satelit Nusantara Atlas periode Januari hingga September 2026, yang dipresentasikan oleh David Gaveau, pendiri The TreeMap.
Ketika kita melihat kebakaran di dalam area konsesi bersertifikat RSPO dan melakukan verifikasi silang angka-angka tersebut dengan RSPO, kami mendapati 14.500 hektare lahan terbakar atau terdampak api di dalam konsesi-konsesi ini,
papar Gaveau.
Angka tersebut mewakili sekitar 0,8% dari total 1,9 juta hektare yang terbakar di seluruh Indonesia pada tahun 2026".
Melalui sinergi sistem ini, kelestarian lingkungan dan inklusi social termasuk perlindungan bagi petani kecil yang menyumbang 77% dari total petani swadaya bersertifikat RSPO di dunia akan terus dijamin oleh standar RSPO,
katanya.
Ekspor satu pintu DSI diharapkan mengamankan tata kelola ekspornya. Penggabungan antara kepatuhan berkelanjutan dan kelancaran ekspor.
Ini diharapkan mampu mengukuhkan jaminan bagi pasar internasional bahwa minyak sawit Indonesia adalah komoditas yang kredibel, terkelola dengan baik, dan dapat diandalkan,
katanya.