Jelang Sidang Etik Jenderal LSP, Polri Sahkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sidang KKEP Online

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - 17 menit lalu
Jelang Sidang Etik Jenderal LSP, Polri Sahkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sidang KKEP Online

Eks Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Polri resmi menerbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang membawa pembaruan besar dalam mekanisme sidang etik Polri, yakni membolehkan persidangan digelar secara online atau daring. Aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang disahkan pada Senin, 16 November 2026 ini menjadi dasar hukum bagi terduga pelanggar untuk menjalani sidang tanpa harus hadir fisik di ruangan.

Salah satu pertimbangan utama lahirnya Perpol 4 Tahun 2026 adalah mengakomodasi pelaksanaan sidang etik Jenderal LSP, perwira tinggi bintang empat yang terjerat kasus dugaan penyadapan ilegal.

Baca juga:

Jenderal Listyo Bakal Diadili Oleh Polisi Pangkat Sama atau Dua Tingkat Lebih Rendah

Regulasi ini merupakan revisi atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, dengan fokus menyesuaikan aturan kehadiran terduga pelanggar serta komposisi pangkat Majelis Sidang KKEP agar proses penegakan etik tetap berjalan lancar.

Dua Poin Perubahan Utama dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026

Kapolri

Revisi aturan kode etik profesi kepolisian ini merombak dua pasal krusial yang berkaitan langsung dengan teknis persidangan dan syarat kepangkatan hakim etik.

Aspek Pengaturan Pasal Rujukan Ketentuan Baru dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026
Kehadiran Terduga Pelanggar Pasal 59 ayat (2) Dapat hadir secara langsung atau melalui media elektronik (daring) atas persetujuan Ketua KKEP.
Pangkat Anggota Majelis KKEP Pasal 42 ayat (3) Berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

1. Sidang Etik KKEP Bisa Digelar Secara Online (Pasal 59 Ayat 2)

Sebelumnya, Pasal 59 ayat (2) mewajibkan terduga pelanggar hadir secara fisik lewat bunyi aturan, “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar.” Melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026, ketentuan tersebut diperbarui menjadi:

Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa perubahan ini memberikan opsi fleksibel tanpa mengurangi keabsahan jalannya sidang KKEP online.

Artinya ada dua pilihan, terduga pelanggar bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang, bisa menggunakan media elektronik seperti melalui Zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP,

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

2. Fleksibilitas Pangkat Anggota Majelis Sidang KKEP (Pasal 42 Ayat 3)

Selain mekanisme persidangan jarak jauh, Perpol 4 Tahun 2026 juga menegaskan ketentuan susunan Majelis Sidang KKEP melalui Pasal 42 ayat (3). Aturan tersebut berbunyi: “Keanggotaan dari KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar.”

Isir menuturkan, ketentuan ini memastikan personel Polri yang berpangkat satu hingga dua tingkat di bawah terduga pelanggar dapat ditunjuk duduk sebagai anggota majelis etik. Mekanisme kepangkatan inilah yang nantinya diterapkan saat Polri menggelar sidang etik Jenderal LSP yang menyandang pangkat jenderal bintang empat.

Jadwal Sidang Etik Jenderal LSP

Penerbitan aturan baru ini tidak lepas dari bergulirnya pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal yang ditangani Bareskrim Polri. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi (Pati) Polri sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, AS, EHS, dan SU.

Baca juga:

LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP

Berikut perkembangan proses sidang etik terhadap para tersangka di lingkungan Divisi Propam Polri:

  • Tersangka AS (10 November 2026): Divisi Propam Polri telah menggelar sidang KKEP dan menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Atas vonis tersebut, AS menyatakan mengajukan banding.

  • Tersangka EHS (17 November 2026): Majelis Sidang KKEP kembali menjatuhkan sanksi PTDH kepada EHS. Serupa dengan AS, EHS juga mengambil langkah banding atas putusan pemecatan tersebut.

  • Tersangka Jenderal LSP (Pekan Depan): Pelaksanaan sidang etik untuk jenderal bintang empat ini dijadwalkan berlangsung pada pekan depan, meski Polri belum merinci tanggal pasti maupun daftar anggota majelis yang akan memimpin sidang.

#Listyo Sigit Prabowo #Listyo Sigit Tersangka #Penyadapan #Kasus Penyadapan #Penyadapan Prabowo #Penyadapan Presiden #Kasus Penyadapan Ilegal #Kasus Penyadapan Prabowo #Penyadapan Presiden Prabowo #Kasus Penyadapan Prabowo Subianto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Jelang Sidang Etik Jenderal LSP, Polri Sahkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sidang KKEP Online
Polri resmi mengesahkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Kini, sidang etik KKEP bisa digelar online lewat Zoom dan mengakomodasi sidang Jenderal LSP. Cek aturannya!
Angga Yudha Pratama - 17 menit lalu
Jelang Sidang Etik Jenderal LSP, Polri Sahkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sidang KKEP Online
Indonesia
Lingkaran Inti Prabowo Disterilkan Setelah Adanya Penyadapan
Kemensetneg membersihkan lingkar inti Presiden Prabowo dari orang-orang yang pernah direkomendasikan LSP.
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 54 menit lalu
Lingkaran Inti Prabowo Disterilkan Setelah Adanya Penyadapan
Indonesia
Bareskrim Geledah Rumah di Cipete Terkait Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo
Bareskrim Polri menggeledah rumah di Cipete, Jakarta Selatan, terkait kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo. Rumah itu disebut menjadi posko Eko Hadi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 November 2026
Bareskrim Geledah Rumah di Cipete Terkait Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap Belum Ada Tersangka Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Masih Diselidiki
Kapolri mengungkap belum ada tersangka dalam kasus dugaan makar. Bareskrim Polri masih mengumpulkan alat bukti dan mendalami keterangan saksi.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
Kapolri Ungkap Belum Ada Tersangka Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Masih Diselidiki
Dunia
Jenderal Listyo Bakal Diadili Oleh Polisi Pangkat Sama atau Dua Tingkat Lebih Rendah
Adapun sidang etik tersangka LSP dijadwalkan dilaksanakan pekan depan. Namun, Polri belum bisa mengungkapkan hari maupun susunan anggota majelis sidang KKEP.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Jenderal Listyo Bakal Diadili Oleh Polisi Pangkat Sama atau Dua Tingkat Lebih Rendah
Indonesia
Terkait Penyadapan, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat
Selain pada Prabowo, para tersangka diduga menyadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Terkait Penyadapan, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat
Indonesia
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Hingga Selasa, Polri belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Indonesia
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Indonesia
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Segera Jalani Sidang Etik Hari ini
Polri menjadwalkan sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus penyadapan Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Segera Jalani Sidang Etik Hari ini
Bagikan