Anies Tanggapi Komentar Pimpinan KPK Terkait Sistem E-budgeting DKI
Minggu, 03 November 2019 -
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif tentang sistem e-budgeting. Laode berharap, Pemprov tak meninggalkan sistem e-budgeting dalam perencanaan anggaran KUA-PPAS sebagai dasar APBD.
Anies menegaskan, Pemprov DKI akan terus melakukan pembenahan terkait sistem e-budgeting. "Saya berterima kasih kepada KPK. Spirit-nya adalah memang membuat proses budgeting itu transparan," kata Anies di Jakarta, Minggu (3/11).
Baca Juga:
Tanggapan Fraksi PKS Soal Langkah Anies atas Anggaran Ajaib Lem Aibon dan Bolpoin
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, e-budgeting saat ini belum mampu untuk mendeteksi bila terjadi kejanggalan atau pun penyimpangan anggaran.
"Kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan ini adalah (akibat) kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan. Tidak bisa dibedakan itu. Kenapa? Ya karena sistemnya bebas gitu," paparnya.
Anies mengaku, Pemprov DKI saat ini tengah menggodok sistem e-budgeting yang mampu melewati verifikasi khusus saat mengaksesnya.
"Kita akan bisa melakukan pengecekan itu karena ada verifikasi-verifikasi (otomatis, bukan sekadar manual). Ini contoh yang akan kita lakukan," jelas Anies.
Baca Juga:
Seperti diketahui, melalui akun Twitter-nya @LaodeMSyarif menyatakan harapannya agar Pemprov DKI Jakarta mempertahankan sistem e-budgeting dan tidak kembali ke manual dalam pembuatan rencana anggaran. E-budgeting dinilai perencanaan dan penganggaran menjadi matang transparan dan akuntabel.
"Jika e-budgeting @DKIJakarta yang sekarang ingin DISEMPURNAKAN, Silahkan...tapi JANGAN kembali ke cara lama yang tidak dapat dipantau masyarakat. Ingat: e-budgeting adalah alat Pencegahan korupsi yang bagus, karena meningkatkan TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS," kata Laode Sabtu (2/11) kemarin. (Asp)
Baca Juga:
