MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik merasa prihatin melihat serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang hanya mencapai enam persen dari total nilai APBD 2018 sebesar 77 Triliun.
"Masih kecil lah. Mungkin sekitar enam persen," ujar M. Taufik di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/2).
Taufik menuturkan, apabila serapan anggaran rendah maka roda perekonomian masyarakat akan tersendat. Penyerapan anggaran itu harus secara sistematis, tidak boleh hanya besar pengeluarannya saat di penghujung tahun.
"Jadi kita enggak mau lagi ada seperti yang disampaikan Menkeu bulan November uang DKi di bank 20 triliun," tuturnya
Untuk itu, Politikus Partai Gerindra tersebut mendesak kepada Pemprov DKI untuk segera melakukan evaluasi kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Evaluasi eksekutif saya kira itu segera dilakukan. Kami melihat dari faktor perencanaan yang menurut saya kurang baik, ke depan enggak boleh lagi," pungkasnya.
Seperti diketahui, Akhir tahun lalu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2018. Nilai APBD 2018 yang disahkan Rp 77.117.365.231.898 atau Rp 77,117 triliun.
Sebelum palu diketuk, sidang paripurna diwarnai berbagai interupsi dari fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta.
pendapatan daerah dalam APBD DKI 2018 sebesar Rp 66 triliun. Sementara nilai sisa lebih penggunaan anggaran Rp 6,8 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp 3,6 triliun. Untuk belanja daerah nilainya menjadi Rp 71,1 triliun. Sementara pengeluaran pembiayaan Rp 5,9 triliun. (asp)