MerahPutih.com - Kehadiran olahraga padel di Jakarta tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah aktivitas di lapangan disebut memicu kebisingan hingga mengganggu kenyamanan warga sekitar.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengabaikan dampak sosial dan lalu lintas yang ditimbulkan dari menjamurnya venue padel di ibu kota.
Ia mendesak agar pemerintah daerah bertindak tegas terhadap usaha lapangan padel yang dinilai melanggar aturan tata ruang.
“Kami tidak menentang adanya olahraga padel. Akan tetapi, sudah terlalu banyak usaha padel yang melanggar tata ruang atau malah jadi gangguan terhadap warga di lingkungan sekitarnya,” kata Justin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/2).
Baca juga:
Hampir Setengah Lapangan Padel di Jakarta Izinnya Bodong
Padel di Pemukiman Wajib Pasang Peredam, Parkiran Sembarangan Kena Sanksi
Menurutnya, sejumlah lapangan padel dibangun di kawasan jalan sempit sehingga memicu kemacetan, terutama saat jam ramai. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap perizinan dan kesesuaian tata ruang.
Justin juga menilai fenomena ini memperlihatkan pola lama dalam tata kelola pembangunan di Jakarta, di mana dampak lingkungan dan sosial kerap dikesampingkan.
“Sehingga, bangunan-bangunan seperti mal-mal dibiarkan menjejali ibu kota tanpa mempedulikan masyarakat setempat. Kali ini, fenomenanya terulang dengan lapangan padel,” ujarnya.
Ia menilai protes warga yang ramai di media sosial merupakan respons wajar atas ketidaknyamanan yang dirasakan. Warga, kata dia, memiliki hak untuk menuntut penataan ruang yang lebih tertib dan berpihak pada lingkungan sekitar.
Baca juga:
Penolakan Lapangan Padel di Pulomas: Warga Khawatir Dampak Kebisingan
Lapangan Padel Cilandak Tutup Sementara Diprotes Warga Bising, Karyawan Dirumahkan
Justin mendesak Pemerintah DKI segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan lokasi usaha lapangan padel. Tanpa langkah tegas, ia memperingatkan persoalan ini berpotensi meluas dan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Kini, saatnya di mana dampak gangguan sebuah usaha, apa pun itu, termasuk lapangan padel, dinomorsatukan,” tutupnya. (Asp)