Ahok Sebut Sistem e-Budgeting Baik Jika tak Ada Maling, Sindir Anies?

Kamis, 31 Oktober 2019 - Andika Pratama

MerahPutih.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka suara terkait penyataan Gubernur Anies yang menyebut bila sistem e-budgeting yang menyebabkan anggaran fantastis di Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Ahok menegaskan, bahwa sistem e-budgeting yang dimiliki Pemprov DKI saat ini dan yang dipakai sejak pimpinanan Anies sebelumnya telah bekerja dengan baik.

Baca Juga

Polemik Anggaran di KUA PPAS Perburuk Citra Anies Baswedan

Menurut Ahok, bila ada mata anggaran yang nilainya janggal dipastikan ada oknum yang memainkan anggaran.

"Sistem itu berjalan baik, jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling," tutur Ahok saat dikonfirmasi, Kamis (31/10).

BTP alias Ahok belum dapat jatah menteri dari Jokowi
Ahok di Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/4). Foto: MP/Asropih

Untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, kata Mantan Bupati Bangka Belitung Timur itu, Pemprov DKI harus transparan kepada publik.

Baca Juga

Anies Diminta Pecat Anak Buahnya yang Bikin Anggaran Aneh di KUA PPAS

"Mencegah korupsi hanya ada satu kata transparansi sistem yang ada," kata Ahok.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya tengah memperbaiki sistem e-budgeting anggara di Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu dilakukan Anies agar di tahun-tahun ke depan masalah anggaran yang dinilai janggal bisa dengan mudah dibenarkan.

Anies pun saat ini mengeluhkan sistem e-budgeting yang dimiliki Pemprov DKI karena bila ada mata anggaran yang nilainya janggal tidak bisa menolaknya.

Baca Juga

Pengamat: Dipimpin Anies, Manajemen Pemprov DKI Amburadul

Sistem budgeting sekarang menerima berapapun anggaran yang masuk meskipun nilai anggaran fantastis. Dan harus dilakukan pengecekan manual.

"Sekarang baru mau diperbaiki, sekarang manual, mudah-mudahan tahun 2020 bisa digunakan," jelas Anies. (Asp)

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan