Polemik Anggaran di KUA PPAS Perburuk Citra Anies Baswedan

MerahPutih.com - Pengamat politik Wempy Hadir menilai, polemik soal anggaran fantastis untuk pengadaan lem aibon dan polpen biaa berdampak buruk bagi citra Gubernur DKI Anies Baswedan.

Wempy mengatakan, masyarakat bisa menilai bahwa Anies tidak serius dalam mengurus DKI Jakarta, sebab setiap tahun kok selalu ada anggaran yang kontroversial.

Baca Juga

Pengamat: Dipimpin Anies, Manajemen Pemprov DKI Amburadul

"Hal tersebut bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik DKI Jakarta terhadap Anies. Tadinya orang berharap bahwa Anies bisa melanjutkan program gubernur sebelumnya dan bisa lebih baik, namun yang terjadi adalah tidak jauh lebih baik,"kata Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (31/10).

Direktur Indo Polling Network ini menambahkan kondisi ini bisa membawa dampak negatif bagi Anies yang disebut memiliki kans kuat menjadi capres pada tahun 2024. Sebab, untuk menjadi capres rekam jejak pasti akan menjadi pertimbangan khusus.

"Kalau Anies tidak berhasil mengelola DKI Jakarta menjadi lebih baik dari gubernur sebelumnya, akan sangat sulit bagi Anies untuk naik kelas. Kecuali kalau tidak ada penantang yang lebih baik dari Anies," terang Wempy

Baca Juga

Banyak Anggaran Janggal di KUA-PPAS 2020, PSI Pertanyakan Kinerja TGUPP

DI sisi lain, munculnya anggaran yang kontroversial bisa menjadi ruang bagi Anies agar tetap menjadi perbincangan media. Secara marketing politik, ini bisa dimanfaatkan untuk menaikan popularitas atau setidaknya tetap menjadi pemberitaan media terutama media mainstream.

"Tetapi sayangnya, apa yang terjadi bukan berita baik tapi berita buruk yakni kelemahan Anies dalam mengelola anggaran Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian yang diterima adalah citra yang negatif yang berdampak buruk terhadap tingkat penerimaan di mata masyarakat DKI Jakarta," jelas Wempy.

Ia melihat publik hari ini sudah jauh lebih pintar dan paham untuk menilai pemimpin. Satu kali kesalahan masih bisa dimengerti, tapi kalau kesalahan yang dilakukan berulang-ulang, publik akan kehilangan kepercayaan (trust).

"Nah kalau publik sudah kehilangan kepercayaan, maka selesailah kekuasaan tersebut. Tinggal menunggu giliran untuk diganti dalam pilkada selanjutnya," terang Wempy.

Wempy menjelaska, anggaran kontroversial yang dibuat oleh Pemda DKI Jakarta bukan hanya terjadi pada tahun ini saja.

Baca Juga

KPK Buka Suara Soal Polemik Anggaran Lem Aibon Rp82,8 Miliar di RAPBD DKI

Pada tahun lalu, ada anggaran untuk pengadaan bunga plastik yang ditanam dibeberapa jalan protokol di Jakarta. Tapi tidak lama bunga tersebut dicopot karena mendapat kritikan keras dari masyarakat. Tidak hanya sampai di situ, pembangunan monumen dari bambu yang menimmbulkan penolakan dari publik. Hanya dalam tempo 11 bulan monumen bambu tersebut dibongkar.

"Akhirnya anggaran yang dikeluarkan menjadi mubasir," terang Wempy.

Wempy meyakini, polemik yang terjadi belakanhag ini menunjukan dua hal. Pertama Anies sangat lemah dalam melakukan pengawasan dalam pembuatan perencanaan anggaran/program. Dengan demikian muncul angka yang tidak wajar.

Baca Juga

Anies Diminta Pecat Anak Buahnya yang Bikin Anggaran Aneh di KUA PPAS

"Yang Kedua adalah Tim TGUPP tidak bekerja secara maksimal. Padahal tim TGUPP ada untuk membantu kinerja gubernur dan wakil gubernur. Tapi faktanya setiap tahun selalu muncul program yang kontroversial yang menimbulkan kecurigaan publik," tutup Wempy.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana menemukan ada dugaan alokasi anggaran yang tidak wajar dalam nomenklatur APBD DKI Jakarta yakni pengadaan lem sebesar 82,8 miliar. Anggaran untuk membeli bulpent (alat tulis) 123,8 miliar. (Knu)