MerahPutih.com - Akademisi dari President University, Dr. Muhammad A.S. Hikam memberikan atensi kepada seluruh stakeholder di Indonesia untuk kembali mengingat mengapa ada sebuah provinsi yang bernama Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berubah menjadi negara bernama Timor Leste.
Apalagi, kata Hikam, sampai sejauh ini belum ada kajian yang lebih komprehensif terkait mengapa Provinsi Timor Timur itu melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999 lalu. Jika merujuk statemen mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal bahkan di seluruh lembaga negara termasuk Lemhanas hingga Badan Intelijen Negara (BIN) belum ditemukan kajian khusus tersebut.
Baca Juga
Aksi Mahasiswa Papua Bawa Bendera Bintang Kejora Masuk Pidana Makar
“Menyedihkan sekali jika benar kata mantan Wamenlu, Dino P. Jalal (DPJ) bahwa belum pernah ada kajian komprehensif mengapa Timor Leste lepas dari NKRI pada 1999. Padahal peristiwa besar tersebut bisa menjadi pelajaran sejarah yang penting bagi bangsa,” tulis Hikam dalam keterangannya, Kamis (29/8).
Hikam kembali mengingatkan agar bangsa Indonesia belajar dari masa lalu kelam lepasnya Timor Timur dari NKRI. Sehingga kondisi itu tidak terulang di kemudian hari dan ada lagi wilayah NKRI yang lepas atau melepaskan diri dari pelukan ibu pertiwi.
“So, belajarlah dari sejarah lepasnya Timtim (Timor Timur), dan jangan sampai bangsa ini terkutuk. Semoga kita mau belajar dari sejarah. Amin,” tutur mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) era Presiden Gus Dur itu.
Hikam juga mengutip sebuah statemen dari seorang filsuf asal Spanyol-Amerika, Jorge Agustín Nicolás de Santayana alias George Santayana, bahwa siapapun akan mengulang sejarah kelam manakala ia tak mau belajar dari sejarah yang sama. Dan kutukan untuk mengulangnya akan menerpa di kemudian waktu.
Baca Juga
Saran Mahfud MD kepada Jokowi untuk Selesaikan Konflik Papua
“Barang siapa tak mau belajar dari sejarah, ia akan dikutuk untuk mengulanginya. Saya sama sekali tak berharap bahkan tak mau bermimpi buruk bahwa kutukan sejarah akan terjadi kepada NKRI dalam masalah Papua,” ujarnya.
Lantas apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kutukan perulangan sejarah itu bisa terjadi terhadap Papua. Hikam memberikan saran agar seluruh stakeholder baik pemerintah maupun aparat keamanan dan penegak hukum memperhatikan serius tentang persoalan keadilan dan ancaman disharmonisasi bangsa.
Apalagi jika menilik kondisi Papua saat ini, mereka tengah dihantam persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), bagaimana ketidakadilan sektor ekonomi yang masih terjadi di beberapa wilayah, bahkan yang tengah hangat saat ini adalah ketimpangan sosial-budaya yang membuat konflik besar di Papua dan Papua barat dipicu dari sentimen rasial di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu.
“Jangan anggap enteng bahaya dari pelanggaran HAM, ketidakadilan ekonomi dan disharmoni sosial-budaya,” tutur Hikam.
Mantan menteri di era Almarhum Gus Dur itu juga meminta agar persoalan Papua hanya dijadikan obrolan warung kopi semata sementara isu yang sebenarnya tengah menimpa mereka tidak terangkat di permukaan sehingga penanganannya pun tidak maksimal dilakukan.
“Janganlah suka menutup-nutupi masalah dan hanya jadi bahan omongan belaka,” imbuhnya.
Baca Juga
Demo di Depan Istana, Mahasiswa Papua Teriakan 'Papua Merdeka Papua Merdeka'
Lebih lanjut, Hikam pun meminta agar sejarah budaya bangsa Indonesia kembali diperkuat dan dipelajari di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia tanpa terkecuali, sehingga bangsa Indonesia dan generasi peneruh benar-benar memahami apa itu perbedaan dan bagaimana mereka bisa menghormati dan merawat budaya bangsanya sendiri.
“Kaji, teliti, dan gali secara sistemis agar menjadi bagian dari ingatan sejarah bangsa yang bisa diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan kita,” tegasnya. (Knu)