Legislator partai berlogo banteng moncong putih ini bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka sekaligus Rektor Unila Karomani dan kawan-kawan.

Diketahui, Bambang telah berstatus tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia.

"Kita mencapai apa yang diinginkan oleh rakyat kita yaitu mencapai perdamaian yang merupakan syarat untuk kemakmuran,” tegas Prabowo.

Mayoritas fraksi partai politik di DPR RI menyetujui UU IKN masuk ke dalam program legislasi (Prolegnas) prioritas 2023.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Padahal, UU IKN baru disahkan 18 Januari 2022, dan diteken oleh Presiden Joko Widodo 15 Februari 2022.

Surat presiden (surpres) terkait pergantian Panglima TNI batal dikirim ke DPR RI hari ini. Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, Surpres tersebut baru akan diserahkan ke parlemen pada Senin (28/11) mendatang.

KPK meminta bantuan TNI AU untuk menghadirkan eks Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Agus Supriatna di persidangan.

Yudo Margono diindikasikan akan menjadi calon Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Untuk nama semua kepala staf berpeluang. Siapa pun dari kepala staf saat ini kami sudah kenal rekam jejaknya. Kita tunggu surat Presiden untuk kepastiannya," ujarnya.

Yan Permendas Mendanas mengingatkan agar jabatan Panglima TNI tidak hanya selalu diduduki oleh satu matra.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka sekaligus Rektor Unila Karomani dan kawan-kawan.

"Kerja sama pertahanan antara berbagai pemimpin negara penting dan dapat berkontribusi baik pada perdamaian dan pertumbuhan ekonomi," ucap Prabowo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/11).

Isu duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mencuat.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pun mengirimkan tim khusus untuk melakukan aksi tanggap bencana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan kantor DPRD di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Perkara ini merupakan pelimpahan dari Polda Sulawesi Tengah.