Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebut bahwa IKN sudah bisa menampung sekitar 15 ribu aparatur sipil negara (ASN).

Komisi II DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Pemerintah memastikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI digelar di Jakarta bukan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Prabowo menyebut bangsa ini memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju dan kuat, sejalan dengan semangat perjuangan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.

Prabowo menegaskan perwira TNI dan Polri ialah tiang tegaknya republik dan benteng terakhir kemerdekaan Indonesia.

Hal itu didalami penyidik dari saksi kasus dugaan korupsi dana iklan BJB, Aburizal Ahmad Sofwan selaku Penjabat (Pj) Pemimpin Grup Komunikasi Pemasaran Bank BJB Pusat pada Selasa (22/7).

Seorang warga negara Indonesia (WNI) akan kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis jika yang bersangkutan terbukti menjadi tentara di negara asing.

Program ini dirancang untuk mendukung pencapaian target pembangunan 3 juta rumah.

Selain melanggar sumpah Sapta Marga, Satria juga melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Kasus hukum Hasto, menurut mereka, tidak bisa terlepas dari sikap kritisnya kepada pemerintahan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Masyarakat dapat mengoptimalkan keberadaan koperasi ini sebagai pusat layanan ekonomi rakyat di desa dan kelurahan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut adanya perusahaan besar yang terlibat dalam kasus beras oplosan.

Menekankan pentingnya evaluasi terhadap penyidik tertentu, termasuk istilah 'penyidik utama'.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin, menanggapi viralnya video permintaan maaf Satria Arta Kumbara, mantan anggota Korps Marinir TNI AL yang kini menjadi tentara di Rusia.

“Kematian tiga orang dalam acara resepsi pernikahan ini adalah tragedi yang tidak bisa dianggap biasa," kata anggota Komisi III DPR RI, Abdullah.