Berita
Ichsanuddin Noorsy: Pemerintah Jangan Hanya Menyalahkan Korporasi
Harus ada solusi secara menyeluruh dari pemangku kebijakan (pemerintah).
Luhung Sapto - Minggu, 18 Oktober 2015
Ichsanuddin Noorsy: Pemerintah Jangan Hanya Menyalahkan Korporasi
Berita
Ichsanuddin Noorsy: Kabut Asap Tanggung Jawab Pemerintah
Pengamat kebijakan ekonomi publik, Ichsanuddin Noorsy mengatakan pemerintah harus menindak tegas para pelaku pembakar hutan, meski pelaku korporasi adalah perusahaan raksasa sekalipun.
Luhung Sapto - Minggu, 18 Oktober 2015
Ichsanuddin Noorsy: Kabut Asap Tanggung Jawab Pemerintah
Berita
Impor Tekstil Ilegal Senilai Rp14 Miliar Digagalkan
Akibat impor ilegal keuntungan industri dalam negeri turun 30 persen.
Luhung Sapto - Sabtu, 17 Oktober 2015
Impor Tekstil Ilegal Senilai Rp14 Miliar Digagalkan
Berita
Paket Ekonomi IV Diharapkan Atasi Hambatan UKM
Paket gelombang keempat ini diharapkan mampu mendorong Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui pinjaman berbunga rendah.
Luhung Sapto - Sabtu, 17 Oktober 2015
Paket Ekonomi IV Diharapkan Atasi Hambatan UKM
Berita
PPATK Kantongi Pejabat Daerah Pemilik Rekening Gendut
Sebesar 60 persen pejabat daerah pemilik rekening gendut mayoritas petahana.
Luhung Sapto - Sabtu, 17 Oktober 2015
PPATK Kantongi Pejabat Daerah Pemilik Rekening Gendut
Berita
Disintegrasi Bangsa karena Generasi Muda Melupakan Sejarah
Saat ini disinyalir ada sebuah gerakan menjauhkan anak-anak muda dari sejarah.
Luhung Sapto - Sabtu, 17 Oktober 2015
Disintegrasi Bangsa karena Generasi Muda Melupakan Sejarah
Berita
Ingin Divestasi Freeport, Pemerintah Diminta Berkaca pada Kasus Newmont
Pemerintah Indonesia didesak menolak pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia melalui penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) karena hanya menguntungkan segelintir orang.
Luhung Sapto - Sabtu, 17 Oktober 2015
Ingin Divestasi Freeport, Pemerintah Diminta Berkaca pada Kasus Newmont
Berita
Divestasi Beri Jalan Pemerintah Kontrol Freeport
Saat ini pemerintah Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham di Freeport.
Luhung Sapto - Sabtu, 17 Oktober 2015
Divestasi Beri Jalan Pemerintah Kontrol Freeport
Berita
Jokowi Ditantang Naikkan Jatah Saham Pemerintah di Freeport
Divestasi saham Freeport melalui penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) bukan jalan terbaik.
Luhung Sapto - Sabtu, 17 Oktober 2015
Jokowi Ditantang Naikkan Jatah Saham Pemerintah di Freeport
Berita
Kementerian ESDM Tegaskan Kontrak Freeport Belum Diperpanjang
Pemerintah tetap berpegangan pada peraturan pemerintah bahwa pengajuan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir.
Luhung Sapto - Sabtu, 17 Oktober 2015
Kementerian ESDM Tegaskan Kontrak Freeport Belum Diperpanjang
Berita
Polemik Kontrak Freeport Disebut Warisan SBY
Presiden saat itu, yakni SBY seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini dan tidak menyerahkan kepada pemerintahan berikutnya.
Luhung Sapto - Sabtu, 17 Oktober 2015
Polemik Kontrak Freeport Disebut Warisan SBY
Berita
PT Freeport Beberkan Kontribusi di Papua
Vice President PT Freeport Indonesia Bidang Hubungan Pemerintah, Napoleon Sawai mengatakan keberadaan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu penting bagi Papua.
Luhung Sapto - Sabtu, 17 Oktober 2015
PT Freeport Beberkan Kontribusi di Papua
Berita
Setahun Jokowi-JK, Pembangunan Masih 'Jawa Sentris'
Pembangunan di Pulau Jawa mengambil porsi terbanyak yaitu hingga 58 persen, Sumatera Utara (Sumut) hanya 5 persen.
Luhung Sapto - Sabtu, 17 Oktober 2015
Setahun Jokowi-JK, Pembangunan Masih 'Jawa Sentris'
Berita
Tom Lembong: Impor Beras untuk Jaga Stabilitas Harga
Kebijakan impor beras untuk menjaga stok dalam negeri hingga awal tahun 2016.
Luhung Sapto - Sabtu, 17 Oktober 2015
Tom Lembong: Impor Beras untuk Jaga Stabilitas Harga
Berita
Kronologi Penggagalan Impor Tekstil Ilegal
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai berhasil menggagalkan impor tekstil ilegal senilai US$1,028 juta atau Rp14 miliar.
Luhung Sapto - Sabtu, 17 Oktober 2015
Kronologi Penggagalan Impor Tekstil Ilegal
Lihat lebih banyak