Polemik Kontrak Freeport Disebut Warisan SBY

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 17 Oktober 2015
Polemik Kontrak Freeport Disebut Warisan SBY

Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) saat meninjau tambang terbuka Grasberg saat melakukan kunjungan kerja di area PT Freeport Indonesia, Timika, Papua, Sabtu (19/9). (Foto Antara/Muhammad Adimaja)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Polemik perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia merupakan warisan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden saat itu, yakni SBY seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini dan tidak menyerahkan kepada pemerintahan berikutnya.  

"Masalah ini sebenarnya merupakan warisan dari rezim terdahulu jika mengacu kepada UU Minerba Tahun 2009 Pasal 169 mengenai renegosiasi kontrak PT Freeport. Pemerintah yang berkuasa saat itu tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Padahal seharusnya masalah renegosiasi ini sudah selesai pada 2010," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha dalam diskusi publik bertema "Mengapa Ribut Soal Freeport" di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu, (17/10).

Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu menyayangkan masalah kontrak Freeport menjadi perdebatan antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber daya Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Menurutnya, seharusnya kedua menteri Jokowi ini bisa menyelesaikan masalah ini di internal pemerintah bukan malah ribut di depan publik. Satya mengharapkan masalah kontrak Freeport ini bisa diselesaikan dalam rapat kabinet. 

Senada dengan Satya, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress), Marwan Batubara mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bisa menertibkan menterinya yang membuat ribut soal Freeport ini.

"Harusnya beliau tertibkan Rizal Ramli, supaya jangan ribut di luar, harusnya dibahas di rapat kabinet, bukan dibiarkan di luar. Jangan-jangan ini hanya sandiwara, karena yang dijalankan Sudirman Said ini juga pasti sesuai diarahkan oleh Presiden," kata Marwan.

Seperti diketahui, kontrak PT Freeport akan berakhir pada 2021. PT Freeport berharap memperoleh perpanjangan kontrak. Di sisi lain, pemerintah belum memberikan sinyal jawaban atas permohonan PT Freeport. Pemerintah menyatakan PT Freeport baru bisa mengajukan permohonan perpanjangan kontrak dua tahun sebelum kontrak berakhir yakni tahun 2019. (rfd)

BACA JUGA:

  1. PT Freeport Beberkan Kontribusi di Papua
  2. Ngotot Perpanjang Kontrak Freeport, Sudirman Said Disebut Keblinger
  3. Presiden Jokowi Beri Sinyal Perpanjang Kontrak Freeport
  4. Kementerian ESDM Akui Freeport Sudah Bayar US$20 Juta
  5. Empat Alasan Kontrak PT Freeport Harus Dibatalkan
#Liputan Khusus #Marwan Batubara #Satya Widya Yudha #SBY #Susilo Bambang Yudhoyono #Kontrak Karya #Freeport
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Tanpa perpanjangan hingga tahun 2061, Freeport khawatir investasi besar-besaran yang mereka tanamkan tidak akan optimal
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai pernyataan itu patut dibaca sebagai peringatan dini dan bukan sekedar ramalan.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini berharap semoga mimpi buruk terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir itu tidak terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Dapat Sinyal IUPK Diperpanjang, Freeport Janji Kasih 12% Saham ke MIND ID 16 Tahun Lagi
Indoensia telah memberi sinyal memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport dalam waktu dekat ini.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
Dapat Sinyal IUPK Diperpanjang, Freeport Janji Kasih 12% Saham ke MIND ID 16 Tahun Lagi
Indonesia
Freeport Indonesia Bakal Produksi Emas 43 Ton, Pendapatan Negara Rp 100 Triliun Per Tahun
Dengan asumsi harga komoditas yang tetap tinggi, diproyeksikan akan bisa melebihi USD 6 miliar per tahun atau hampir Rp 100 triliun per tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Freeport Indonesia Bakal Produksi Emas 43 Ton, Pendapatan Negara Rp 100 Triliun Per Tahun
Indonesia
Saham Indonesia di PT Freeport Bakal Bertambah, Pemerintah Bakal Punya Kendali Lebih Besar
Manfaat ekonomi paling nyata akan muncul dari peningkatan porsi dividen dan pajak yang diterima pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
Saham Indonesia di PT Freeport Bakal Bertambah, Pemerintah Bakal Punya Kendali Lebih Besar
Bagikan