Ingin Divestasi Freeport, Pemerintah Diminta Berkaca pada Kasus Newmont

MerahPutih Bisnis - Pemerintah Indonesia didesak menolak pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia melalui penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO). Pemerintah harus berkaca dari pengalaman divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan pemerintah harus belajar dari pengalaman divestasi Newmont. Jika pemerintah mendapatkan divestasi saham Freeport melalui IPO hanya akan menguntungkan segelintir orang. 

"Yah berarti mereka tidak tahu arti divestasi. Berati mereka tidak mengikuti UU Minerba," kata Satya dalam diskusi publik bertema "Mengapa Ribut Soal Freeport" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/10).

Seperti diketahui, Pasal 97 ayat 2 PP Nomor 77 Tahun 2014 hanya menyebutkan perusahaan tambang wajib melakukan penawaran divestasi saham kepada pihak Indonesia melalui tahapan menawarkannya kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota setempat, atau kepada BUMN dan BUMD. Pelepasan saham ke publik melalui IPO di pasar saham menjadi opsi terakhir Freeport. Tahun 2015 ini saham yang akan dilepas Freeport sebesar 10,64 persen. 

"Kalau tidak mengambil kesempatan ini maka kita celaka," tukas politisi Partai Golkar itu.

Freeport seharusnya sudah mulai menawarkan sahamnya kepada pemerintah Indonesia ada 14 Oktober 2015. Tapi, masih terganjal peraturan. Otorias Jasa Keuangan (OJK) sudah memberikan lampu hijau bagi Freeport utu melantai di bursa, namun tidak disebutkan berapa saham yang harus dilepas. (rfd)

BACA JUGA:

1. Divestasi Beri Jalan Pemerintah Kontrol Freeport
2. Jokowi Ditantang Naikkan Jatah Saham Pemerintah di Freeport
3. Kementerian ESDM Tegaskan Kontrak Freeport Belum Diperpanjang
4. Polemik Kontrak Freeport Disebut Warisan SBY
5. IRESS Desak Pemerintah Batalkan MoU Freeport