Belum ada koalisi yang permenanen sebelum didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai syarat pencalonan capres dan cawapres.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebutkan bahwa kalau tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi itu sudah bisa beraktivitas di dalam tahanan.

"Demi keselamatan bersama, pengguna sepeda motor diimbau tidak melintasi tiga JLNT itu agar tidak terjadi kecelakaan yang melibatkan sepeda motor atau kendaraan roda empat," ungkap Latif Usman

"Artinya tidak bicara si A si B si C , tapi kita yakin nanti Ibu Ketua Umum akan mengumumkan siapa calon terbaik yang diberikan mandat atau tiket menjadi capres," kata Sukma

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mewacanakan penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di 25 ruas jalan.

Akun Facebook Mawar Hitam mengunggah sebuah video yang tidak memiliki keterkaitan antara judul dengan isi konten.

Teka-teki ke mana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berlabuh akhirnya terungkap.

KPU akan mengikuti sistem yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni sistem proporsional terbuka.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah menemui Wakil Ketua Dewan Pembina Sandiaga Uno di tengah isu kerenggangan hubungan keduanya.

Trunoyudo Wisnu Andiko sebelumnya menjabat sebagai Kabagpemanalis Romulmed Divisi Humas Polri. Sementara, Endra Zulpan akan menjabat sebagai Kabagjiantekpol Waketbid PPITK STIK Lemdiklat Polri.

"AG (Anton Gobay) menyatakan bahwa senjata yang dibeli dari Filipina apabila berhasil lolos masuk ke Papua akan dijual kepada siapa pun yang sanggup membayar dengan penawaran harga tertinggi," kata Dedi

Polri akan menggelar kursus manajemen keamanan stadion pada akhir Januari mendatang untuk mewujudkan perkembangan aturan penyelenggaraan kompetisi sepakbola secara adaptif.

Sebab, penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran disiplin.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jadi salah satu partai yang belum menentukan arah koalisinya.

SETARA Institute menilai, pernyataan Jokowi yang mengakui dan menyesali adanya pelanggaran HAM berat pada 12 peristiwa di masa lalu dalah bagian dari aksesori politik kepemimpinan Jokowi.