Meskipun dibangun Jokowi, untuk peresmian dilakukan langsung Megawati Soekarnoputri secara virtual, Kamis (28/10).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menghadiri kegiatan Bakti Sosial dan Vaksinasi di Universitas Ma’arif Hasyim Latif (UMAHA) Sidoarjo, Rabu (26/10).

Pertandingan antara Pemprov DKI melawan DPRD DKI ini merupakan wujud dari kerja sama antara badan Eksekutif dan Legislatif dalam perencanaan berdirinya stadion berstandar FIFA tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bingung dengan anggapan orang yang mempersoalkan orang baik ikut dalam kontestasi politik Indonesia.

Jika tidak, nantinya pelanggar karantina dapat terancam hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Penyidik menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengkaji penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, menyatakan bahwa agenda pemilu selanjutnya harus tuntas pada 2024.

“Kami sedang dalami jadi kalau dari investigasi awal memang disampaikan dia sedang menelpon istrinya,” kata Argo saat dihubungi wartawan, Kamis (28/10).

Organisasi kemasyarakatan Tikus Pithi Hanata Baris resmi mendeklarasikan Partai Kedaulatan Rakyat (PKR).

"Kegiatan sosial ini bagian dari kepedulian klub Persis Solo pada masyarakat Solo sekitar dan membantu stok darah PMI Solo," ujar Bryan pada awak media, Kamis (28/10).

Seorang anggota Patwal Polda Metro Jaya berinisial Iptu DS tewas tertabrak truk di Jalan Tol Jakarta-Cikampek tepatnya di KM 13.400 arah Cikampek.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklarifikasi soal kisruh ganti rugi yang diadukan oleh warga penggusuran Rusun Petamburan.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria membantah Anies melakukan malaadministrasi karena tidak menjalankan putusan pengadilan terkait pembayaran ganti rugi kepada warga penggusuran rusunami Petamburan.

Tubagus menjelaskan, Rachel akan diperiksa kapasitasnya sebagai saksi dalam pemeriksaan ulang. Usai penyidik menemukan adanya unsur pidana dalam kasus dugaan kabur karantina tersebut.

"Harusnya KPK punya kepedulian terhadap itu seperti orang susah makan, bukan justru sebaliknya bersenang-senang di atas penderitaan atau kesusahan banyak orang," kata Samad