Manajemen Bar dan Kafe Holywings mengaku kecolongan dengan kerja tim kreatif yang membuat promosi yang menimbulkan kontroversi.

PT Pertamina akan melakukan uji coba pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.

Beredar informasi melalui WhatsApp tentang pencairan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemerintah DKI Jakarta pada Juni 2022.

Pemerintah pada dasarnya ingin fokus pada ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng curah di dalam negeri.

"Nanti akan kita carikan solusi terbaiknya," kata Riza di Jakarta, Rabu (29/6).

Kasus pencabutan izin Holywings juga berhubungan dengan masalah pajak yang tidak dibayarkan sesuai dengan jenis usahanya.

Prevalensi stunting turun dari 30,8 persen tahun 2018 dan 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 14 persen di tahun 2024.

Imigrasi akan menyesuaikan dengan dokumen identitas diri yang dilampirkan antara lain kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

Saat mengakses situsnya, para peserta tidak bisa mengakses selama satu jam dari pukul 08.00-09.20 WIB. Permasalahan ini sama seperti pelaksanaan PPDB 2021 lalu.

erdapat satu kafe Holywings di Pondok Indah, Jakarta Selatan yang luput dari penutupan atau penyegelan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta.

etua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, usulannya mengganti nama Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat menjadi Ali Sadikin tidak digubris.

PT Jakarta Propertindo (JakPro) setidaknya membutuhkan dana sebesar Rp 50 miliar tiap tahun untuk perawatan stadion klub Persija Jakarta itu.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta telah melakukan penutupan atau penyegelan terhadap 12 outlet Holywings di seluruh ibu kota.

Kebijakan pemerintah pusat melakukan uji coba penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan NIK KTP untuk pembelian minyak goreng curah belum berjalan maksimal.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad merespons rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang berencana mengomunikasikan rencana penghapusan tenaga honorer kepada pemerintah pusat.