Anies Baswedan direncanakan akan hadir ke kantor PKS di TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat (15/9) sore.

Nama Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) akan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Hal ini menyusul perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN), Penajam Paser, Kamilantan Timur.

Rencana integrasi tarif moda transportasi MRT, LRT Jakarta, TransJakarta bersama KRL Commuter Line terancam gagal.

Pekerja penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) bisa bernafas lega, lantaran Pemerintah DKI Jakarta berjanji akan melunasi gaji mereka pada Oktober sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Karena keempat e-wallet tersebut memutuskan untuk tak lagi bekerja sama dengan MRT.

"Melalui rencana kerja sama ini, kami berupaya membantu pemerintah turut mengatasi kelangkaan minyak yang sering terjadi di Indonesia. Kami juga berkomitmen mendukung penggunaan energi bahan bakar nonfosil," kata Joko

PSI memastikan bahwa surat resmi terkait PAW telah diserahkan kepada Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD DKI Jakarta.

"Maju terus pantang mundur untuk Jabar," kata Basri Baco di Jakarta, Kamis (14/9).

Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo menyarankan pada polisi untuk opsi lain dengan tilang elektronik berbasis ponsel atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile.

August Hamonangan sebelumnya meminta Pj Heru Budi Hartono untuk menetapkan Jakarta dalam status bencana penanganan polusi udara.

Golkar mengakui ada lobi politik Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terhadap eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo dalam pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ridwan Kamil (RK) menjadi rebutan untuk mendampingi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Sehubungan dengan adanya kegiatan aksi unjuk rasa massa buruh di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat dan sekitarnya berimbas pada layanan TransJakarta untuk rute Blok M – Kota (Koridor 1).

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka langsung Nasional Fraksi Partai Demokrat Se-Indonesia.

"Tetapi menjadi tidak tepat jika KJP tersebut dicabut, karena anak terlibat dalam tawuran. Karena KJP Plus adalah hak anak kurang mampu, dan menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi, sedangkan keterlibatan anak dalam tawuran adalah problem penyimpangan perilaku anak yang justru perlu mendapatkan pembinaan, agar ada efek jera dan perubahan perilaku yang lebih baik," terangnya