Belanja pemerintah pusat pada triwulan I melesat 23,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp 427,6 triliun.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyebutkan bahwa piutang pembiayaan produk BNPL telah mencapai Rp 5,54 triliun pada Januari 2024.

Hal tersebut berbeda dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang tidak boleh ikut menyidangkan perkara PHPU di mana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi pihak yang terlibat.

Untuk kesalahan pembayaran bea masuk atau keluar sampai dengan 50 persen, denda yang dikenakan sebesar 100 persen dari total kekurangan pembayaran yang terkena denda.

Zulhas yang kini menjabat Menteri Perdagangan RI mampu menjaga stabilitas PAN sebagai partai politik yang mapan.

"Ini adalah waktu-waktu yang cukup dinamis, karena perubahan nilai tukar, suku bunga, imbal hasil (yield), dan juga guncangan yang berasal dari negara maju harus kita perhatikan," ujar Menkeu.

Penyaluran gaji dan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) mencapai Rp70,7 triliun per akhir Maret

Pemerintahan saat ini kemungkinan akan mempercepat proyek-proyek prioritas infrastruktur dan Ibu Kota Nusantara hingga pemerintahan baru mulai menjabat pada Oktober 2024.

Total anggaran yang dialokasi untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tercatat sebesar Rp 72,1 triliun.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan pihaknya akan meninjau ulang kebijakannya terhadap AS, setelah keputusan veto di DK PBB.

Dito mengajak masyarakat untuk sama-sama berdoa mewujudkan agar Indonesia kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia.

PKB punya 10 kursi dan PKS punya 18 kursi. Jadi lebih dari cukup.

Rafael Struick melepaskan sepakan cantik dari luar kotak penalti yang bersarang ke sudut gawang Korea Selatan tanpa bisa dihadang kiper Baek Jong-bum.

Masyarakat melihat kehadiran Polri bersama instansi terkait seperti petugas Perhubungan, Jasa Marga, dan TNI, cukup dirasakan masyarakat baik itu saat arus mudik dan arus baik jalur tol atau non-tol.

"Saya akan memanggil duta besar Israel untuk mengecam tindakan yang tidak dapat diterima ini dan menuntut penjelasan."