Yenny Wahid Serukan Politisi Tidak Gunakan Isu SARA Jelang Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 30 Juni 2022
Yenny Wahid Serukan Politisi Tidak Gunakan Isu SARA Jelang Pemilu 2024

Yenny Wahid. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) masih menjadi hal yang menghambat kualitas demokrasi

Direktur Wahid Foundation, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid mengingatkan para politisi agar tidak menggunakan isu suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) sebagai alat konsolidasi suara menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Juga:

Surya Paloh Serukan Masyarakat Hindari Perpecahan Saat Pemilu 2024

Menurut dia, isu SARA memang dapat dengan cepat mendulang suara, tetapi dampaknya dapat memecah belah bangsa.

“Isu SARA menjadi isu yang paling mudah dipakai untuk konsolidasi politik, tetapi isu itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Dampaknya panjang,” kata Yenny, dikutip dari Antara, Rabu (29/6).

Ia mengingatkan para politisi untuk tak mengambil jalan pintas tersebut dan meminta masyarakat sebagai pemilih agar cerdas serta tidak mudah terprovokasi apabila ada pihak-pihak yang menggunakan isu SARA dalam kampanye politiknya.

“Kita sebagai pemilih cerdas harus menuntut pertanggungjawaban tokoh politik agar tidak menggunakan isu SARA karena dampaknya masyarakat akan terbelah. Dampaknya panjang dan sangat merusak,” kata Yenny.

Baca Juga:

Sudah 16 Partai Politik Daftar Buat Ikut Pemilu 2024 Lewat SIPOL KPU

Yenny Wahid menyampaikan penggunaan isu SARA merupakan hal yang bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara.

Pancasila, kata Yenny merupakan cara hidup yang menghargai adanya kebinekaan atau keragaman dalam hidup bermasyarakat.

“Indonesia beruntung karena punya Pancasila. Bagi kami umat Islam, Pancasila adalah ikatan suci yang menyatukan seluruh warga negara Indonesia apa pun latar belakang agama, kepercayaan, dan ras dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Yenny. (*)

Baca Juga:

4 Rekomendasi Rakernas II PDIP untuk Pemenangan Pemilu 2024

#Yenny Wahid #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Yenny Wahid Tidak Bisa Menerima jika Ditawari Jabatan Komisaris BUMD DKI
"Nggak bisa. Karena komisaris bank itu ada pembatasan. Jadi ya sudah jelas," kata putri Gus Dur itu.
Frengky Aruan - Jumat, 22 Agustus 2025
Yenny Wahid Tidak Bisa Menerima jika Ditawari Jabatan Komisaris BUMD DKI
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Bagikan