Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Diduga Terlibat di Perkara Labuhanbatu Utara

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 02 September 2021
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Diduga Terlibat di Perkara Labuhanbatu Utara

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (ANTARA/Humas KPK)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, diduga tidak hanya 'bermain' di kasus jual beli jabatan yang melibatkan Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, M. Syahrial.

Menurut sumber MerahPutih.com, Lili juga terlibat dalam komunikasi dan membicarakan perkara di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Hal itu terungkap dalam persidangan etik Dewan Pengawas KPK dengan Lili sebagai terperiksa.

Baca Juga

KPK Diminta Dalami Potensi Suap Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai

"Dia (Lili Pintauli) juga punya keterlibatan lain dengan Labura (Labuhanbatu Utara)," kata sumber tersebut, Kamis (2/9).

Sumber itu menyebutkan bahwa Lili pernah berkomunikasi dengan salah satu calon kepala daerah di Pilkada Labura. Bahkan, Lili disebut membicarakan kasus yang tengah diusut KPK.

Saat itu lembaga antirasuah memang sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018. Dalam kasus ini, Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan tertanggal 17 April 2020.

Menurut sumber yang sama, pada Agustus 2020 Khairuddin sempat meminta untuk tidak ditahan sebelum Desember 2020. Khairudiin khawatir hal tersebut akan menggerus perolehan suara anaknya, Hendri Yanto Sitorus, yang saat itu sedang ikut kontestasi Pilkada Labura.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (Humas KPK)
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (Humas KPK)


Diketahui Pilkada di Labura pada tahun 2020 diikuti oleh lima pasangan calon. Kelima paslon itu yakni Hendri Yanto Sitorus-Samsul Tanjung; Dwi Prantara-Edi Sampurna Rambey; Darno-Haris Muda Siregar; Ali Tambunan-Raja Panusunan Rambe; dan Ahmad Rizal Munthe-Aripay Tambunan.

Sumber itu mengungkapkan, Khairuddin sempat menginformasikan soal kedekatan Lili dengan salah satu pasangan calon kepala daerah Labura bernama Darno. Kedekatan Lili dengan Darno didasari faktor primordial lantaran pasangan Darno di Pilkada Labura sama-sama bermarga Siregar.

"Khairuddin pernah cerita 'salah satu lawan politik anak saya yaitu kapten Darno, itu calon bupati, wakil bupatinya marganya Siregar sama kayak Ibu Lili. Dia cerita bahwa kapten Darno ini sangat dekat dengan Ibu Lili melalui si calon wakil bupatinya," ungkap sumber tersebut.

KPK akhirnya mengumumkan Khairuddin sebagai tersangka pada 10 November 2020. Khairuddin saat itu langsung ditahan dan Lili yang melakukan jumpa pers terkait kasus tersebut. Meski begitu, pasangan Hendri Yanto Sitorus-Samsul Tanjung memenangkan Pilkada Labura tahun 2020. (Pon)

Baca Juga

MAKI Sebut Penegak Hukum Bisa Proses Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

#Kasus Korupsi #Dugaan Korupsi #Komisi Pemberantasan Korupsi #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
KPK memastikan seluruh tahanan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
Berita
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Dendi menilai audit perlu mencakup seluruh aspek pengelolaan perusahaan, mulai dari mekanisme penentuan vendor, distribusi komoditas strategis, pemberian kuota usaha, proses pengadaan, hingga sistem pengawasan internal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Indonesia
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Perpanjangan itu menjadi yang ketiga kalinya setelah sebelumnya masa tahanan Yaqut diperpanjang sejak 8 Mei 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Indonesia
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Pada 8 Juni 2026, KPK mengungkapkan sempat melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait MBG di BGN pada saat Kejagung mengumumkan penahanan mantan pimpinan BGN.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Indonesia
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
KPK menghormati langkah Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi MBG. KPK memilih mengawal dari sisi pencegahan.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
Indonesia
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
KPK memeriksa mantan Wamen Imipas Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Delapan pejabat Imigrasi ditetapkan sebagai tersangka.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK membuka peluang memanggil Pansus Haji DPR dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dalami dugaan aliran dana dari Kemenag ke Pansus Haji.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
KPK mendalami dugaan aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada pihak Kementerian Agama dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
Indonesia
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan penyelidikan dugaan korupsi Program MBG di BGN belum dihentikan. KPK masih menunggu perkembangan penyidikan Kejagung.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Bagikan