Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Diduga Terlibat di Perkara Labuhanbatu Utara

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 02 September 2021
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Diduga Terlibat di Perkara Labuhanbatu Utara

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (ANTARA/Humas KPK)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, diduga tidak hanya 'bermain' di kasus jual beli jabatan yang melibatkan Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, M. Syahrial.

Menurut sumber MerahPutih.com, Lili juga terlibat dalam komunikasi dan membicarakan perkara di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Hal itu terungkap dalam persidangan etik Dewan Pengawas KPK dengan Lili sebagai terperiksa.

Baca Juga

KPK Diminta Dalami Potensi Suap Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai

"Dia (Lili Pintauli) juga punya keterlibatan lain dengan Labura (Labuhanbatu Utara)," kata sumber tersebut, Kamis (2/9).

Sumber itu menyebutkan bahwa Lili pernah berkomunikasi dengan salah satu calon kepala daerah di Pilkada Labura. Bahkan, Lili disebut membicarakan kasus yang tengah diusut KPK.

Saat itu lembaga antirasuah memang sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018. Dalam kasus ini, Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan tertanggal 17 April 2020.

Menurut sumber yang sama, pada Agustus 2020 Khairuddin sempat meminta untuk tidak ditahan sebelum Desember 2020. Khairudiin khawatir hal tersebut akan menggerus perolehan suara anaknya, Hendri Yanto Sitorus, yang saat itu sedang ikut kontestasi Pilkada Labura.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (Humas KPK)
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (Humas KPK)


Diketahui Pilkada di Labura pada tahun 2020 diikuti oleh lima pasangan calon. Kelima paslon itu yakni Hendri Yanto Sitorus-Samsul Tanjung; Dwi Prantara-Edi Sampurna Rambey; Darno-Haris Muda Siregar; Ali Tambunan-Raja Panusunan Rambe; dan Ahmad Rizal Munthe-Aripay Tambunan.

Sumber itu mengungkapkan, Khairuddin sempat menginformasikan soal kedekatan Lili dengan salah satu pasangan calon kepala daerah Labura bernama Darno. Kedekatan Lili dengan Darno didasari faktor primordial lantaran pasangan Darno di Pilkada Labura sama-sama bermarga Siregar.

"Khairuddin pernah cerita 'salah satu lawan politik anak saya yaitu kapten Darno, itu calon bupati, wakil bupatinya marganya Siregar sama kayak Ibu Lili. Dia cerita bahwa kapten Darno ini sangat dekat dengan Ibu Lili melalui si calon wakil bupatinya," ungkap sumber tersebut.

KPK akhirnya mengumumkan Khairuddin sebagai tersangka pada 10 November 2020. Khairuddin saat itu langsung ditahan dan Lili yang melakukan jumpa pers terkait kasus tersebut. Meski begitu, pasangan Hendri Yanto Sitorus-Samsul Tanjung memenangkan Pilkada Labura tahun 2020. (Pon)

Baca Juga

MAKI Sebut Penegak Hukum Bisa Proses Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

#Kasus Korupsi #Dugaan Korupsi #Komisi Pemberantasan Korupsi #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
KPK mengungkapkan bahwa penerimaan murid baru di sekolah masih diwarnai pungli. Temuan ini pun cukup miris.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
Indonesia
Pemerintah Belum Berencana Tunjuk Pengganti Silmy Karim yang Jadi Tahanan KPK
Kegiatan atau tugas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih bisa dijalankan oleh menteri.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
Pemerintah Belum Berencana Tunjuk Pengganti Silmy Karim yang Jadi Tahanan KPK
Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Kasus yang diduga melibatkan wamen imipas nonaktif Silmy Karim tersebut telah mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Pemanggilan saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, tapi untuk membantu penyidik mengungkap fakta-fakta perkara.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Indonesia
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
KPK menyita dua mobil sport, Harley-Davidson, perhiasan, hingga uang asing saat menggeledah rumah Silmy Karim terkait kasus dugaan pemerasan WNA.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Saat kasus itu mulai ditangani KPK, sejumlah pihak diduga berupaya menyelamatkan aset dengan menarik uang dari rekening-rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Indonesia
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Imigrasi merupakan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
KPK mulai menyidik dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di BRI dan Telkom. Kerugian negara sementara ditaksir hampir Rp 2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
Indonesia
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna memastikan seluruh kebijakan dapat berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Bagikan