Virus Corona DKI Menggila, PSI Minta Anies Terapkan Jam Malam

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 06 Januari 2021
Virus Corona DKI Menggila, PSI Minta Anies Terapkan Jam Malam

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (31/12/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus COVID-19 di Jakarta terus mengalami peningkatan pascalibur Natal dan Tahun Baru 2021. Pemprov DKI pun diminta untuk menerapkan kebijakan pengetatan dalam menekan lonjakan virus corona.

Menurut Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad, perpanjangan PSBB transisi akan sia-sia jika Pemerintah DKI tidak melakukan pembatasan mobilitas warga.

"Termasuk di dalamnya aturan pembatasan jam malam," jelas Idris di Jakarta pada Rabu (6/1).

Baca Juga:

Jakarta Butuh 2.676 Tenaga Kesehatan Tambahan Tangani COVID-19

Anggota Komisi E ini juga mendorong Pemprov DKI untuk memperpanjang pelaksanaan rapid test antigen terhadap masyarakat yang keluar masuk ibu kota.

"Itu dapat menekan penyebaran wabah corona," katanya.

Dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, tingkat keterisian ruang ICU di DKI sudah mencapai 79 persen dan keterisian ranjang isolasi sudah mencapai 87 persen. Kemudian daya tampung RSD Wisma Atlet, Jakarta juga hampir penuh hingga harus menolak pasien OTG.

Warga melintas di kawasan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Warga melintas di kawasan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Melihat kondisi tersebut, ucap Idris, Gubernur Anies Baswedan harus membuat atau meneruskan regulasi perihal pengetatan aktivitas masyarakat hingga kasus bisa melandai.

"Ini membuktikan bahwa Jakarta sudah kesulitan menangani pertambahan kasus aktif yang sudah ada,” tuturnya.

Lonjakan juga terlihat dari jumlah RW rawan di Jakarta yang bertambah lebih dari 2 kali lipat dari 21 RW menjadi 55 RW. Artinya tidak ada kecamatan yang bebas dari pertambahan kasus aktif.

"Ini menunjukkan Jakarta tengah mengalami penularan yang sangat masif, anggota keluarga yang hanya sesekali keluar rumah dapat menularkan virus di rumah,” ungkap Idris.

Baca Juga:

Kasus COVID-19 Naik, Pembelajaran Tatap Muka di Kota Bogor Ditunda

Menurutnya, Pemprov DKI juga perlu melibatkan paguyuban keluarga seperti PKK dan Jumantik untuk melakukan pendekatan personal kepada warga soal pentingnya disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Pemprov DKI tidak boleh lengah. Bila Jakarta gagal mengendalikan laju penularan, maka semakin banyak warga tertular COVID-19 yang telantar, tak tertangani di puskesmas dan rumah sakit,” tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

PMI Lakukan Upaya Pencegahan Sebelum Vaksin COVID-19 Siap Didistribusikan

#Virus Corona #DKI Jakarta #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Eks Koruptor Nur Alam Gabung PSI, KPK Dorong Parpol Terapkan Due Diligence Kader
Partai politik memiliki peran penting untuk memastikan proses kaderisasi melahirkan pemimpin yang berintegritas
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
Eks Koruptor Nur Alam Gabung PSI, KPK Dorong Parpol Terapkan Due Diligence Kader
Indonesia
Daya Magis Jokowi Sukses Dongkrak Citra Positif PSI, Partai Anak Muda Tapi Rasa Mantan Presiden
Hasil studi mengonfirmasi bahwa arus perpindahan sentimen positif dari figur personal menuju institusi partai, khususnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
Daya Magis Jokowi Sukses Dongkrak Citra Positif PSI, Partai Anak Muda Tapi Rasa Mantan Presiden
Indonesia
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Menurut Pramono, Indonesia menganut negara demokrasi. Oleh karena itu, siapa saja boleh berpendapat dan berekspresi di muka umum.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Indonesia
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Orang-orang yang diduga memantik kericuhan saat eksekusi tersebut merupakan orang luar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Indonesia
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Aset tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Indonesia
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan Jakarta-Singapura dalam bidang investasi, pengembangan kawasan perkotaan, transportasi publik yang mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Indonesia
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Pungli mencederai pelaksanaan SPMB yang seharusnya berjalan bebas dari biaya.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Indonesia
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
SPMB 2026/2027 disiapkan untuk memastikan setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Setiap tindakan kriminal harus ditindak secara tegas, jangan sampai terjadi pembiaran bagi pelaku sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat luas.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Bagikan