Varian Delta Bikin Konsumsi Masyarakat Anjlok ke 1 Persen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 November 2021
Varian Delta Bikin Konsumsi Masyarakat Anjlok ke 1 Persen

Pasar Tanah Abang. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pendapatan negara tahun 2021 diproyeksi akan tumbuh 16,3 persen (yoy) atau Rp 1.916 triliun dari target dalam APBN sebesar Rp 1.743,6 triliun. Hingga Oktober 2021, pendapatan negara telah melonjak hingga 18,2 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yaitu dari Rp 1.277 triliun menjadi Rp 1.510 triliun.

Sementara realisasi pendapatan negara tahun lalu sebesar Rp 1.647,7 triliun atau 96,9 persen dari target Rp 1.699,9 triliun atau turun 15,9 persen (yoy) yakni Rp 312,8 triliun dari 2019.

Baca Juga:

Hadapi Gelombang 3 COVID-19, Pemerintah Cadangkan 5 Persen APBN di 2022

"Akan lihat nanti, komponennya akan kita identifikasi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (18/11).

Sri Mulyani mengatakan, dalam satu setengah bulan terakhir ini, pihaknya bakal lari maraton. Sejauh ini, konsumsi masyarakat yang merupakan salah satu komponen pendorong pendapatan negara masih cukup resilient bahkan di tengah adanya pandemi COVID-19 varian Delta.

"Varian Delta memang telah menurunkan konsumsi masyarakat yang awalnya di atas 5 persen menjadi hanya sekitar 1 persen namun underlying activity masyarakat tidak berhenti," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: setkab.go.id)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: setkab.go.id)

Sementara, realisasi belanja negara hingga Oktober 2021 mencapai Rp 2.058,9 triliun atau tumbuh 0,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp 2.041,8 triliun dan telah mencapai 74,9 persen dari target APBN Rp 2.750 triliun.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memperkirakan defisit APBN tahun ini hanya akan menjadi 5,2 persen sampai 5,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 873,6 triliun. Di mana, proyeksi defisit anggaran tersebut lebih rendah dibanding asumsi dalam UU APBN 2021 yang sebesar 5,7 persen PDB atau Rp 1.006,4 triliun.

"Nanti masih akan ada barang yang bergerak satu setengah bulan ini. Ini lebih kecil dari yang kita lihat dari UU APBN 2021," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Akhirnya, APBN Digelontorkan Buat Kereta Cepat

#Pemulihan Ekonomi #Ekonomi Indonesia #APBN #Defisit APBN #Sri Mulyani
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Kekurangan Anggaran Negata Makin Tinggi Rp 698,15 Triliun di 2026, September Ini Sudah Capai Rp 321,6 Triliun
Dengan postur APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 3.842,72 triliun. Anggaran itu terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp 692,99 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Kekurangan Anggaran Negata Makin Tinggi Rp 698,15 Triliun di 2026, September Ini Sudah Capai Rp 321,6 Triliun
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bakal Kejar Pajak Rp 2.693,71 Triliun di 2026
RAPBN 2026 juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, kemiskinan 6,5-7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, dan Gini ratio 0,377-0,380.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
DPR dan Pemerintah Bakal Kejar Pajak Rp 2.693,71 Triliun di 2026
Indonesia
Ketua Banggar DPR: Gaya Koboi Menkeu Purbaya Bisa Ringankan Beban APBN 2026
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menegaskan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Ketua Banggar DPR: Gaya Koboi Menkeu Purbaya Bisa Ringankan Beban APBN 2026
Indonesia
Kabar Baik Buat Kementerian dan Lembaga Negara, Kemenkeu Buka Blokir Belanja K/L Rp 168 T
Dana blokir anggaran yang dibuka akan digunakan untuk biaya operasional dan serta tugas dasar K/L.
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Kabar Baik Buat Kementerian dan Lembaga Negara, Kemenkeu Buka Blokir Belanja K/L Rp 168 T
Indonesia
Purbaya Bantah BPS Manipulasi Pertumbuhan Ekonomi, Alasanya Uang Beredar Banyak
Jumlah uang beredar kemudian mulai melandai sejak Mei, yang juga mempengaruhi perlambatan kinerja ekonomi setelah periode itu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 September 2025
Purbaya Bantah BPS Manipulasi Pertumbuhan Ekonomi, Alasanya Uang Beredar Banyak
Indonesia
Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025
Pendapatan negara sampai Agustus 2025 mencapai Rp 1.638,7 triliun, turun 7,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan
Video tersebut merupakan momen ketika Sri Mulyani bersilaturahmi ke rumah Jokowi pada saat Lebaran 2025.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan
Indonesia
Rp 1.300 Triliun Belanja Pusat Yang Dibelanjakan di Daerah dan Ada Tambahan TKD Rp 43 Triliun
Banggar DPR RI dan pemerintah telah menyepakati penambahan TKD senilai Rp 43 triliun menjadi senilai Rp 693 triliun dalam RAPBN 2026, meskipun masih turun????? dibandingkan TKD senilai Rp 919 triliun dalam APBN 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Rp 1.300 Triliun Belanja Pusat Yang Dibelanjakan di Daerah dan Ada Tambahan TKD Rp 43 Triliun
Indonesia
Perekonomian Masih Dalam Tren Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Akan Rendah
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 masih berpotensi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, yaitu sekitar 3 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Perekonomian Masih Dalam Tren Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Akan Rendah
Indonesia
Copot Sri Mulyani hingga Budi Arie, Pengamat Duga Prabowo Mau Lepas 'Warisan' Jokowi
Presiden RI, Prabowo Subianto, dinilai ingin melepas orang-orang di era Jokowi. Empat dari lima menteri yang dicopot pernah bertugas di era Jokowi.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Copot Sri Mulyani hingga Budi Arie, Pengamat Duga Prabowo Mau Lepas 'Warisan' Jokowi
Bagikan