Eddy Flo
MerahPutih.Com - Dalam konstestasi demokrasi seperti pemilihan presiden yang hanya diikuti dua pasangan, polarisasi dukungan merupakan sesuatu yang niscaya.
Seperti yang terjadi pada Pilpres 2019, masyarakat terbelah menjadi dua kubu yakni pendukung Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi. Namun yang perlu dijaga, jangan sampai polarisasi dukungan tersebut memecah belah masyarakat.
Terkait tajamnya polarisasi dukungan dalam Pilpres 2019, pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menyarankan semua pihak untuk sama-sama menurunkan ketegangan sosial.
Sebab, polarisasi dukungan antara Jokowi-Ma'ruf dengan Prabowo Sandi menyiratkan perpecahan dalam masyarakat. Hal ini sudah mulai terlihat dengan adanya upaya saling serang di media sosial dan insiden di sejumlah daerah.
"Selain itu, ditambah lagi dengan politik identitas sehingga, potensi konflik menjadi besar," ujar Stanislaus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/4).
Ia berpendapat bahwa narasi yang kerap dilontarkan oleh salah satu kubu pasangan capres-cawapres berpotensi menimbulkan kegaduhan. Seperti yang dilontarkan Prabowo Subianto.
"Narasi seperti 'kita pasti menang kalau tidak menang berarti kita dicurangi', ini adalah narasi-narasi berbahaya ". Sebenarnya narasi itu dapat memancing kegaduhan pada waktu nanti pemungutan atau penghitungan suara," kata Stanislaus.
Stanislaus berharap kedua kubu pasangan calon tidak melontarkan narasi-narasi yang justu dapat menimbulkan konflik di masyarakat dan memperparah polarisasi.
"Jadi ada orang bertanding tapi dia tidak siap kalah. jadi sudah memastikan diri menang dan yakin menang, kalau kalah dicurangi. Ini kan narasi yang dibangun untuk memunculkan kegaduhan," terangnya.
Faktor lainnya yang menjadi pemicu konflik lainnya dapat terjadi ketika muncul kerawanan dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan logistik.
BACA JUGA: Kampanye Akbar di Palembang: Wong Kito Galo Cucuk Nomor Duo
Dikirab Para Pendukungnya Naik Andong, Jokowi Bagi-Bagi Kaos
Menilik Keberuntungan Pasangan Capres-Cawapres di Tahun Babi Tanah Menurut Fengshui
Menurut dia, antisipasi yang dapat dilakukan untuk mencegah kegaduhan pada pemilu serentak 2019. Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan DPT dan logistik aman.
Antisipasi kedua, lanjut dia, hadirnya negara dalam Pemilu 2019. Jika negara tidak hadir, berpotensi untuk seseorang membuat ancaman.
"Polri TNI harus profesional. Prediksi situasi terkait kemanan, pemilu akan berjalan lancar. Polri / TNI berjalan dengan baik, penyelenggara pemilu bekerja dengan baik. Walaupun ada masalah di lapangan bisa diatasi," pungkas Stanislaus Riyanta.(Knu)
