Tujuan PT JakLingko Gandeng KPK

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 31 Desember 2021
Tujuan PT JakLingko Gandeng KPK

Salah satu armada Jak Lingko (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anak usaha BUMD DKI, PT JakLingko Indonesia (JakLingko) menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mewujudkan sistem pembayaran transportasi yang transparan dan sumber daya manusia yang berintegritas.

Sinergi tersebut ditandai dengan penandatangan kerja sama oleh Direktur Utama PT JakLingko Indonesia Muhamad Kamaluddin dan Plt. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana di Kantor Pusat JakLingko Jakarta, Jumat (31/12).

Baca Juga:

Kurangi Kemacetan, BPTJ Minta MRT Terintegrasi Angkutan Umum

"Kami mempunyai mandat yang besar untuk integrasi seluruh pembayaran transportasi se-Jabodetabek. Jadi jumlah transaksinya sangat besar, sangat strategis. Oleh karenanya, perlu ada pencegahan anti korupsi," kata Kamaluddin di Jakarta, Jumat (31/12).

Ia menjelaskan bahwa JakLingko yang baru saja menginjak usia satu tahun sejak didirikan, berkomitmen untuk melakukan tindakan pencegahan anti korupsi dengan kerja sama KPK selama lima tahun mendatang.

Baca Juga:

Dishub DKI Klaim Jak Lingko Besutan Anies Atasi Polusi Udara

Adapun kerja sama meliputi, pelatihan manajemen anti korupsi, sosialisasi dan bimbingan teknis dari KPK terhadap sumber daya manusia di JakLingko.

"Kami juga mewajibkan seluruh jajaran JakLingko memberikan laporan harta kekayaan atau LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) tidak ada kecuali, semua di JakLingko harus memberikan laporan," kata Kamaluddin.

Sementara itu, Plt. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengapresiasi kerja sama dengan JakLingko yang sejatinya sudah berjalan sejak awal 2021.

Baca Juga:

Kini Data dan Riwayat Perjalanan Pengguna JakLingko Bisa Terekam

Menurut dia, tugas pokok KPK bukan hanya penindakan dan eksekusi saja, tetapi juga pencegahan, koordinasi, monitoring dan supervisi terhadap lembaga maupun individu agar tidak melakukan korupsi.

"Pencegahan dilakukan untuk memperbaiki sistem administrasi di lembaga. Melalui pendidikan dan peran serta masyarakat, kami berupaya menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi dan integritas, sehingga seluruh individu tidak mau korupsi," kata dia. (Asp)

#KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Indonesia
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Ada tujuh pemilik tanah yang dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Indonesia
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Indonesia
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Rabu (10/9) pekan lalu, KPK menyatakan sudah mempunyai nama calon tersangka, tetapi hingga hari ini belum juga dibuka ke publik.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Indonesia
Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi
Survei Penilaian Integritas Kota Solo turun menjadi 76,55 masuk kategori warna kuning (waspada) di posisi 19 dari 36 kabupaten/kota di Jawa Tengah
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi
Indonesia
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Mendorong pembentukan Komite Remunerasi Independen di BUMN atau lembaga publik untuk menjaga transparansi dan perbaikan skema pensiun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Indonesia
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
RUU tersebut mengandung potensi masalah serius apabila tidak dibarengi penegakan hukum yang bersih dan berintegritas.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
Indonesia
Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
KPK awalnya mematok harga harga limit baju milik terpidana kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah tahun anggaran 2010-2011 dan 2012-2013, Librato El Arif itu Rp 5.700.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
Bagikan