Telusuri Dugaan Pungli Bansos di Tangerang, Polisi Periksa 12 Warga

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 05 Agustus 2021
Telusuri Dugaan Pungli Bansos di Tangerang, Polisi Periksa 12 Warga

Pembagian bansos. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Polres Metro Tangerang Kota masih mendalami dugaan pungutan liar (pungli) dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 di Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang. Saat ini, kasus tersebut sudah naik ke proses penyelidikan.

Lebih dari 10 saksi yakni warga penerima bantuan dan dua koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah tersebut sudah diperiksa polisi.

"Pemeriksaan terhadap dua kordinatornya sudah dilakukan. Dan hari ini, ada 12 warga penerima bantuan yang diperiksa," ujar Kasubag Humas Polres Kota Tangerang, Kompol Abdul Rochim saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (4/8).

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Daerah Segera Cairkan Bantuan Sosial

Menurut Abdul, hasil pemeriksaan masih akan terus ditindaklanjuti. Pasalnya, setiap harinya kerap ada pengaduan baik pengaduan lewat kepolisian maupun ke kantor wali kota.

Hingga saat ini, ada sekitar 47 aduan yang masuk. Namun, kepolisian belum menaikkan penyelidikan ke penyidikan, dan belum menetapkan tersangka.

"Kalau kelanjutannya penetapan tersangka belum. Saat ini masih tahap pemeriksaan-pemeriksaan," tutupnya.

Sekedar informasi, Polres Metro Tangerang Kota saat ini sedang menyelidiki 23 aduan masyarakat mengenai dugaan praktik pungutan liar (pungli) terkait dengan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.

"Saat ini, kami tengah mencari dan mengusut adanya indikasi terkait kasus tersebut. Ini masih proses penyelidikan, nanti untuk hasilnya akan kita sampaikan kembali," kata Kapolres Metro Kota Tangerang, Kombes Deonijiu de Fatima.

Bantuan Sosial Tunai. (Foto: Antara)
Bantuan Sosial Tunai. (Foto: Antara)

Menurut dia, dalam mengusut dugaan kasus tersebut pihaknya telah berkomunikasi dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Wali Kota Tangerang.

"Mereka-mereka yang namanya terlampir akan kita lakukan penyelidikan untuk mengkaji kasus ini lebih dalam," terangnya.

Dalam hal ini, Deonijiu mengimbau kepada masyarakat yang telah menjadi korban pungli bansos agar segera melapor ke pihak kepolisian. Ia menegaskan, pihaknya akan memproses oknum-oknum yang melakukan aksi pungli bansos dari pemerintah.

"Khususnya kepada masyarakat yang haknya diambil oleh pelaku pungli, agar tidak perlu takut, silakan melapor. Kalau ada yang mengetahui dan bahkan menjadi korban, silakan lapor saja, kita akan tegakkan hukum kepada mereka yang melakukan pelanggaran," tutupnya.

Sebelumnya, dugaan adanya pungli bansos terungkap usai Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan sidak di Karang Tengah, pada Rabu (28/) lalu.

Baca Juga:

Di Klaten, Penerima Dobel Bantuan Sosial Diminta Mengembalikan

Dana bansos yang harusnya diberikan senilai Rp600 ribu kemudian dipotong Rp50.00 oleh pihak pendamping yang memberikan dana bansos PKH.

Sampai dengan saat ini, sudah ada lima orang warga yang merupakan penerima bansos Program Keluarga harapan (PKH) dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. (Knu)

#Dana Bansos #Bansos Tunai #Korupsi Bansos #Korupsi Dana Bansos #COVID-19 #Kasus Covid
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Buka Tersangka Rudy Tanoe Perkaya Perusahaannya Rp 108 M dari Kasus Korupsi Bansos
Keuntungan PT DNRL itu disalurkan sebagai dividen kepada perusahaan induk PT DNR yang juga dikendalikan tersangka Rudy Tanoe.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPK Buka Tersangka Rudy Tanoe Perkaya Perusahaannya Rp 108 M dari Kasus Korupsi Bansos
Indonesia
Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,
Kemensos mencatat hingga 15 September 2025 penyaluran bansos sembako telah menjangkau 13,6 juta KPM atau 75,89 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,
Indonesia
ASN Serang Masuk Daftar Penerima Bansos, Parahnya Lagi Terindikasi Judol
Para ASN itu kini masuh dalam daftar 1.500 warga di Kota Serang penerima bansos yang dicoret Kemensos
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
ASN Serang Masuk Daftar Penerima Bansos, Parahnya Lagi Terindikasi Judol
Indonesia
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
KPK siap menghadapi upaya perlawanan praperadilan yang diajukan tersangka Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
Indonesia
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Kakak dari bos MNC Group sekaligus pendiri Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe itu tengah mengajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Berikan Bansos Tahap 3 Sebesar Rp 7 Juta untuk Setiap Rakyat Indonesia
Bansos ini disebut-sebut akan dibagikan sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK).
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Berikan Bansos Tahap 3 Sebesar Rp 7 Juta untuk Setiap Rakyat Indonesia
Indonesia
Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun
Jika uji coba di Banyuwangi berhasil digitalisasi PKH akan diperluas bertahap hingga skala nasional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
 Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun
Indonesia
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bakal mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Indonesia
Pemprov DKI Cairkan KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Sasar 165.375 Penerima
Bansos PKD disalurkan secara bertahap mulai Senin, 25 Agustus 2025, dengan nilai Rp 300.000 per bulan.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Pemprov DKI Cairkan KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Sasar 165.375 Penerima
Indonesia
KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Bansos Kemensos Rp 200 M, 4 Orang Dicekal
KPK telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka korupsi penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Bansos Kemensos Rp 200 M, 4 Orang Dicekal
Bagikan