Tanggapan Gerindra Terkait Aksi Arogan Anggota Fraksi PSI Saat Terjaring Gage

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 12 Agustus 2021
Tanggapan Gerindra Terkait Aksi Arogan Anggota Fraksi PSI Saat Terjaring Gage

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aksi arogan anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Viani Limardi melawan petugas saat diminta putar balik ketika kena razia ganjil genap mendapat komentar dari rekan sejawatnya.

Menurut Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif, diperlukan komunikasi yang baik, mengingat aparat kepolisian maupun Viani sama-sama tengah menjalankan tugas. Harusnya, lanjut Syarif, keduanya saling mengerti dan tidak perlu adu mulut.

Baca Juga

PSI Beri Teguran Keras ke Kadernya yang Arogan Saat Terjaring Ganjil Genap

"Kalau saya dalam konteks ini perlu kearifan anggota dewan, mengingat polisi sedang bertugas. Dan kearifan itu ditunjukan dengan komunikasi yang baik, tidak perlu berdebat," kata Syarif di Jakarta, Kamis (12/8).

Politisi Gerindra ini menganggap, peristiwa itu merupakan insiden kecil yang harus ditanggapi secara kepala dingin. Hal tersebut juga hanya proses komunikasi yang kurang baik.

"Menurut saya ini hanya Case (kasus) kecil miskomunikasi di lapangan yang harusnya cukup dikomunikasikan saja," ucapnya.

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Viani Limardi

Dikatakan Syarif juga, Viani pun mestinya memberikan ruang kepada aparat kepilisian untuk menjalankan apa yang menjadi tugasnya.

"Kalau semisalnya diharuskan dalam situasi yang tegas, itu berikan ruang kepercayaan kepada petugas mengatur jalan ketetapan ganjil genap ya ikuti," pungkasnya.

Sebelumnya, beredar di media sosial dengan memposting artikel media swasta menyatakan jika anggota DPRD Fraksi PSI, Viani Limardi tak terima diputar balik oleh petugas Dishub dan Polisi ketika bertugas mengatur kebijakan ganjil genap.

Ia berdalih jika selama ini mobilnya melintas di ruas jalan ganjil genap tak ada masalah kenapa di saat PPKM ini tak diperbolehkan melintas.

Mobil Viani diketahui melaju dari arah Ragunan dihentikan saat hendak mengarah ke Jalan Gatot Subroto. Mobil Viani berpelat nomor ganjil dan hari ini merupakan tanggal genap.

Viani pun mengancam akan memprotes kebijakan ganjil genap ini dan ia juga menyebut turut andil dalam peraturan ini. (Asp)

Baca Juga

Jenis-jenis Kendaraan Ini Dijamin Lolos Penindakan Ganjil Genap di Jakarta

#DPRD DKI Jakarta #Ganjil Genap #Sistem Ganjil-Genap #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Bagikan