Surya Paloh Dorong AHY Maju di Pilpres 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 19 Juli 2022
Surya Paloh Dorong AHY Maju di Pilpres 2024

Ketum Demokrat AHY. (Foto: Partai Demokrat)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaju dalam kontestasi politik nasional mendapat angin segar. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh disebut mendukung langkah AHY untuk maju dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang.

"Ketika bertemu dan berwawancara (Surya Paloh) dengan Ketua Umum Mas AHY, bahkan berulang kali Pak Surya Paloh banyak mendengarkan bahkan memotivasi dan mendorong mas AHY maju dalam Pilpres ini, kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (19/7).

Baca Juga

Respons Demokrat Soal Usul Duet Anies-AHY di Pilpres 2024

"Soal jadi atau tidak itu soal nanti. Yang penting beliau juga ingatkan jangan ngoyo biarkan saja air mengalir," sambung Benny.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyo (AHY) melaksanakan shalat Idul Adha bersama Ketua Fraksi Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) di Masjid Agung Darul Falah Pacitan, Jawa Timur, Minggu (10/7/2022). ANTARA/HO-Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyo (AHY) melaksanakan shalat Idul Adha bersama Ketua Fraksi Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) di Masjid Agung Darul Falah Pacitan, Jawa Timur, Minggu (10/7/2022). ANTARA/HO-Demokrat

Meski begitu, anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan, Partai Nasdem dan Partai Demokrat belum mencapai kesepakatan untuk bekerja sama dalam pesta demokrasi lima tahunan.

"Tidak, tidak (belum sampai ke pembicaraan mendukung AHY di Pilpres 2024). Kami belum sampai pada tahapan itu, pertemuan kami dengan beliau itu sampai pada tahap memahami tantangan bangsa dan negara ke depan," ungkapnya.

Baca Juga

Partai Demokrat Bantah Sodorkan AHY Jadi Capres atau Cawapres Sebagai Syarat Koalisi

Politikus asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini berharap akan ada pertemuan lanjutan dengan Surya Paloh untuk membicarakan strategi menyongsong kemenangan di Pilpres 2024.

"Mudah-mudahan dalam pembicaraan, pertemuan yang akan datang lebih konkret lagi, tapi kami sangat optimis dengan itu. Kami melihat itu sebagai sebuah fonomena, sebuah harapan ya yang membuka ruang bagi kita semua untuk bisa lebih optimis," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengakui ada kecocokan dengan Partai Demokrat. Hal ini merupakan modal yang cukup besar dalam menyongsong agenda Pilpres 2024 mendatang.

“Chemistry itu ada. Itu modal dasar yang bisa dikapitalisasi untuk sesuatu,” kata Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (23/6). (Pon)

Baca Juga

Demokrat Bantah Rumor AHY Jadi Cawapres sebagai Syarat Koalisi

#Pilpres 2024 #Pilpres #Pemilu #Partai Politik #Agus Harimurti Yudhoyono #Surya Paloh
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Penunjukan AHY sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
AHY menegaskan lonjakan harga tiket pesawat akibat kenaikan harga minyak dunia harus tetap dalam batas kewajaran. P
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Bagikan