Sri Mulyani Tidak Hadir, Rapat Komisi III DPR dengan Mahfud MD Memanas

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 29 Maret 2023
Sri Mulyani Tidak Hadir, Rapat Komisi III DPR dengan Mahfud MD Memanas

Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/3). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi III DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD soal transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berlangsung panas.

Hal itu akibat ketidakhadiran Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

Baca Juga

DPR Bakal Bentuk Pansus Soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Mulanya, anggota Komisi III DPR Habiburokhman memberikan interupsi mempertanyakan ketidakhadiran Sri Mulyani dalam rapat tersebut. Padahal, Sri Mulyani termasuk anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Interupsi pimpinan Ketua Komite Pak Mahfud, Sekretaris Komite Pak Ivan hadir, dan anggota yang bernama Sri Mulyani, ingin konfirmasi dahulu," ujar Habiburrokhman.

Pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menjelaskan Sri Mulyani tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan kenegaraan di Bali.

Ia pun meminta anggota Komisi III DPR memanfaatkan kesempatan ini untuk mendengarkan klarifikasi Mahfud soal transaksi janggal Rp 349 triliun.

"Di kesempatan lain nanti akan kita undang tapi hari ini dalam forum ini kita semua pengin informasi isu Rp 349 triliun ini akan lebih dalam untuk kita sikapi, agar publik tidak bertanya-tanya," ujarnya.

Baca Juga

Politisi Demokrat Tantang Mahfud MD Buka Seluruh Data Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Habiburokhman kembali menjawab Sahroni. Rapat kali ini, kata dia, untuk mencari kejelasan lantaran persoalan ini menyangkut keterangan tiga pihak yakni Mahfud MD, Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

"Karena ini pentingnya kehadiran Ibu Sri Mulyani hari ini ada kegiatan lain Kegiatan apa gitu loh," kata Habiburrokhman.

"Pak Habib kita paham kita pingin Bu Sri Mulyani hadir tapi nyatanya enggak bisa hadir. Tapi Pak Mahfud di sini ada sebelum kita akan mulai dengan Pak Ketua Komite kita persilakan," jawab Sahroni.

Habiburrokhman pun mengingatkan DPR sudah mengirimkan surat undangan kepada Sri Mulyani sehingga harus ada alasan yang jelas jika tidak hadir.

"Kalau ada agenda lain, agendanya apa tapi mohon, tolong dikonfirmasi juga apa ke sidang, apakah sidang ini bisa dilanjutkan dengan ketidakhadiran Ibu Sri Mulyani, kami ingin konfirmasi," kata dia.

Sahroni pun menjelaskan bahwa Sri Mulyani merupakan anggota Komite Nasional TPPU yang ketuanya adalah Mahfud MD. Ia kembali menegaskan bahwa Sri Mulyani sudah memiliki kegiatan lain di Bali.

Senada dengan Habiburokhman, anggota Komisi III DPR Mulfachri Harahap juga ingin memastikan alasan ketidakhadiran Sri Mulyani. Menurut Mulfachri, rapat kali ini akan mubazir jika nantinya ada rapat lagi dengan menghadirkan Sri Mulyani.

"Karena saya sepakat dengan yang disampaikan pimpinan bahwa seharusnya rapat ini bisa mengklarifikasi semua hal terkait spekulasi yang berkembang terkait kasus ini. Kalau gelar rapat lagi, saya kira itu hal yang mubazir," ujar Mulfachri. (Pon)

Baca Juga

Komisi III DPR Rapat dengan Mahfud Besok: Ngabuburit Cecar Rp 349 Triliun

#Sri Mulyani #Mahfud MD #Komisi III DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas
Rumah hakim PN Medan yang menangani kasus korupsi proyek jalan di Sumut terbakar. Komisi III DPR pun meminta untuk diusut sampai tuntas.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas
Indonesia
Ikhtiar Komisi III, Berharap Revisi KUHAP Tuntas Sebelum 1 Januari 2026
Selesai tidaknya pembahasan RKUHAP sebelum 1 Januari 2026 akan tergantung pada dinamika yang terjadi dalam setiap tahap pembahasan.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Ikhtiar Komisi III, Berharap Revisi KUHAP Tuntas Sebelum 1 Januari 2026
Indonesia
Kecam Aksi Kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap Kepala SPPG, DPR Minta Pelaku Diproses Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengecam tindakan kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap petugas gizi, dan mendesak polisi menindak tegas pelaku.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Kecam Aksi Kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap Kepala SPPG, DPR Minta Pelaku Diproses Hukum
Indonesia
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
KPK memastikan tidak bergantung dari informasi Mahfud MD dalam mengusut dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
Indonesia
DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Tergeser, KUHAP Jadi Fokus Awal Pembahasan
Penyelesaian RUU KUHAP menjadi langkah penting sebelum DPR melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Tergeser, KUHAP Jadi Fokus Awal Pembahasan
Indonesia
KPK Pastikan Belum Ada Rencana Panggil Mahfud MD Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
KPK tetap terbuka apabila Mahfud MD memiliki data atau informasi pendukung terkait dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Pastikan Belum Ada Rencana Panggil Mahfud MD Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Purbaya Yudhi Sadewa Kena Marah Sri Mulyani Gara-Gara Banyak Penggemar
Purbaya diminta untuk menjaga Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen penting negara
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Purbaya Yudhi Sadewa Kena Marah Sri Mulyani Gara-Gara Banyak Penggemar
Indonesia
KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building
Jubir KPK sebut laporan dari masyarakat maupun tokoh publik merupakan bagian penting dari partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building
Indonesia
Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-74 untuk Prabowo, Mahfud MD: Negara Akan Maju Jika Pemimpinnya Tambah Bugar
Mahfud MD hingga Erick Thohir beri ucapan selamat ulang tahun ke-74 untuk Presiden Prabowo.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Oktober 2025
Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-74 untuk Prabowo, Mahfud MD: Negara Akan Maju Jika Pemimpinnya Tambah Bugar
Indonesia
KPK Dorong Mahfud MD Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh
Jubir KPK sebut laporan dari Mahfud dapat menjadi langkah awal bagi KPK untuk memulai proses penyelidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Dorong Mahfud MD Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh
Bagikan