Soal Dewan Kolonel, Hasto: Tidak Ada Struktur Partai Seperti Militer
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan penjelasan mengenai isu “Dewan Kolonel” di Fraksi PDIP yang mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres).
Menurut Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga kaget atas pembentukan barisan loyalis Puan di Fraksi PDIP tersebut.
Baca Juga:
“Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget, dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (21/9).
Hasto mengaku sudah berkoordinasi dengan jajaran pimpinan Fraksi PDIP di DPR RI, yakni Ketuanya Utut Adianto serta Sekretarisnya Bambang Wuryanto. Keduanya menyebut bahwa Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.
“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan Kolonel,” ujarnya.
Baca Juga:
Johan Budi Ungkap Alasan Inisiasi Dewan Kolonel Loyalis Puan Maharani
Fraksi PDIP DPR, lanjut Hasto, sebagai alat kelengkapan partai dalam menjalankan dan memperjuangkan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, agar platform partai dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Politikus asal Yogyakarta ini juga membantah bahwa Puan menyetujui Dewan Kolonel. Yang disetujui Puan, kata Hasto adalah kemerdekaan dalam berserikat.
"Yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul. Beliau ini kan sosok demokrat, sosok yang di dalam pengertian sebagai ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada. Tetapi Dewan Kolonel tidak ada,” kata Hasto. (Pon)
Baca Juga:
'Dewan Kolonel' Mulai Bergerak Dongkrak Elektabilitas Puan Capres 2024
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Rapat Paripurna DPR Lantik PAW Anggota DPR Pengganti Gus Alam
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Puan Maharani: Cermati Dulu Rekam Jejaknya
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN