Sindir Djarot PDIP, Wasekjen NasDem Singgung Kasus Korupsi Juliari

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 06 Januari 2023
Sindir Djarot PDIP, Wasekjen NasDem Singgung Kasus Korupsi Juliari

Wasekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim (tengah) saat menghadiri salah satu kegiatan. (ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai NasDem meminta Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat untuk tidak ikut campur urusan partai lain. Hal itu menyikapi pernyataan Djarot yang meminta dua menteri asal NasDem mundur dari kabinet.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai NasDem Hermawi Taslim menyarankan Djarot untuk fokus mengurusi partainya sendiri. Pasalnya, kader PDIP pernah terjerat korupsi dana bansos.

Baca Juga

Elite NasDem Minta Djarot Tak Atur Hak Prerogatif Presiden

“Kami berpesan uruslah partai sendiri. Ingat kasus Mensos Juliari Batubara? Kami belum pernah direshuffle karena OTT. Hal-hal yang seperti itu lebih baik, jadi bahan renungan,“ kata Hermawi kepada wartawan, Jumat (6/1).

Hermawi menegaskan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, para kader NasDem masuk kabinet lantaran diminta oleh Presiden Jokowi bukan oleh PDIP.

“Kami senantiasa juga punya hasil evaluasi seluruh menteri yang kami sampaikan kepada presiden secara tertutup. Tidak diumbar, tidak diobral di depan publik karena ini menyangkut etika yang selalu kami junjung tinggi,” ujarnya.

Baca Juga

Ahmad Ali Serang Djarot: Tidak Etis Menyuruh Presiden Evaluasi 2 Menteri NasDem

Atas dasar itu, Hermawi mengaku heran dengan arogansi elite PDIP yang seolah berperan seperti kepala negara hingga meminta menteri dari NasDem untuk mundur dari kabinet.

“Urusin partai sendiri. Kami masuk kabinet karena permintaan Jokowi dan hanya Presiden Jokowi yang punya kewenangan, punya hak prerogatif,” pungkas Hermawi. (Pon)

Baca Juga

Djarot PDIP Minta 2 Menteri NasDem Mundur dari Kabinet

#Partai Nasdem #Djarot Saiful Hidayat #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Rusdi Masse adalah anggota DPR RI dari Fraksi NasDem periode 2019-2024 dari Dapil Sulawesi Selatan III.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Indonesia
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan, NasDem Beri Sinyal PAW di DPR
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa, memberikan sinyal bahwa penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, belum berakhir. NasDem akan mengikuti proses hingga adanya PAW.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan, NasDem Beri Sinyal PAW di DPR
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Bikin Blunder Fatal, NasDem Janji Bakal Berbenah
Buntut blunder fatal Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, NasDem menegaskan bakal segera berbenah. Hal itu agar tidak ada lagi kadernya yang melanggar kode etik.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Bikin Blunder Fatal, NasDem Janji Bakal Berbenah
Indonesia
Pimpinan DPR Pastikan Ahmad Sahroni Belum Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Legislatif
Ahmad Sahroni hanya berstatus sebagai kader Partai NasDem
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Pimpinan DPR Pastikan Ahmad Sahroni Belum Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Legislatif
Bagikan