Sindir Djarot PDIP, Wasekjen NasDem Singgung Kasus Korupsi Juliari

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 06 Januari 2023
Sindir Djarot PDIP, Wasekjen NasDem Singgung Kasus Korupsi Juliari

Wasekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim (tengah) saat menghadiri salah satu kegiatan. (ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai NasDem meminta Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat untuk tidak ikut campur urusan partai lain. Hal itu menyikapi pernyataan Djarot yang meminta dua menteri asal NasDem mundur dari kabinet.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai NasDem Hermawi Taslim menyarankan Djarot untuk fokus mengurusi partainya sendiri. Pasalnya, kader PDIP pernah terjerat korupsi dana bansos.

Baca Juga

Elite NasDem Minta Djarot Tak Atur Hak Prerogatif Presiden

“Kami berpesan uruslah partai sendiri. Ingat kasus Mensos Juliari Batubara? Kami belum pernah direshuffle karena OTT. Hal-hal yang seperti itu lebih baik, jadi bahan renungan,“ kata Hermawi kepada wartawan, Jumat (6/1).

Hermawi menegaskan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, para kader NasDem masuk kabinet lantaran diminta oleh Presiden Jokowi bukan oleh PDIP.

“Kami senantiasa juga punya hasil evaluasi seluruh menteri yang kami sampaikan kepada presiden secara tertutup. Tidak diumbar, tidak diobral di depan publik karena ini menyangkut etika yang selalu kami junjung tinggi,” ujarnya.

Baca Juga

Ahmad Ali Serang Djarot: Tidak Etis Menyuruh Presiden Evaluasi 2 Menteri NasDem

Atas dasar itu, Hermawi mengaku heran dengan arogansi elite PDIP yang seolah berperan seperti kepala negara hingga meminta menteri dari NasDem untuk mundur dari kabinet.

“Urusin partai sendiri. Kami masuk kabinet karena permintaan Jokowi dan hanya Presiden Jokowi yang punya kewenangan, punya hak prerogatif,” pungkas Hermawi. (Pon)

Baca Juga

Djarot PDIP Minta 2 Menteri NasDem Mundur dari Kabinet

#Partai Nasdem #Djarot Saiful Hidayat #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Anggota DPR RI dari fraksi NasDem, Rajiv, mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Indonesia
Politisi NasDem Dipanggil KPK Setelah Rekan Separtainya Jadi Tersangka Korupsi Rp 28 Miliar, Siapa Lagi yang Kecipratan Dana PSBI OJK?
Satori diduga menerima uang sebesar Rp12,52 miliar
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
Politisi NasDem Dipanggil KPK Setelah Rekan Separtainya Jadi Tersangka Korupsi Rp 28 Miliar, Siapa Lagi yang Kecipratan Dana PSBI OJK?
Indonesia
Obat Kuat Politik: Surya Paloh Klaim Dapat 'Vitamin' Penambah Optimisme dari Menhan
Paloh tidak menampik kemungkinan adanya pertemuan lanjutan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Obat Kuat Politik: Surya Paloh Klaim Dapat 'Vitamin' Penambah Optimisme dari Menhan
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Bagikan