Sepak Terjang Hadi Tjahjanto, dari 'Udara' ke 'Tanah' Jawab Tantangan Baru Jokowi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 15 Juni 2022
Sepak Terjang Hadi Tjahjanto, dari 'Udara' ke 'Tanah' Jawab Tantangan Baru Jokowi

Hadi Tjahjanto yang kini menjadi Kepala BPN saat masih menjabat Panglima TNI (Twitter @_TNIAU) (Twitter @_TNIAU)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebagai prajurit TNI, kecemerlangan Hadi Tjahjanto memang tidak perlu diragukan lagi. Sosok yang mengawali kariernya sebagai penerbang pesawat angkut ringan itu pernah memegang tongkat komando tertinggi Panglima TNI.

Setelah purnatugas sebagai Panglima TNI pada 2021, Hadi Tjahjanto kini mendapat tantangan baru. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menantang pria kelahiran Malang, 8 November 1963 itu untuk menuntaskan permasalahan klasik pertanahan, sertifikasi tanah hak milik masyarakat, hingga mafia tanah.

Baca Juga

Petualangan Politik Raja Juli Sampai Akhirnya Jadi Wamen ATR/BPN

Jokowi memerintahkan Hadi untuk menggantikan Sofyan Djalil menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah resmi dilantik di Istana Negara, Rabu (15/6) siang. Nama Hadi memang santer digadang-gadang akan masuk Kabinet Indonesia Maju setelah pensiun dari tentara.

Tangkapan layar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto (kanan) bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti ditayangkan secara virtual, Rabu (15/6/2022) (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

Kedekatan Jokowi dengan Hadi memang sudah berlangsung lama, Pada tahun 2010 hingga 2011, ketika Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Hadi mendapat promosi dari Markas Besar TNI Angkatan Udara untuk menjadi Komandan Lanud (Danlanud) Adi Sumarmo, Solo.

Hadi melanjutkan karier di Badan SAR Nasional menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI AU periode 2013—2015, sekaligus memperoleh pangkat bintang pertamanya sebagai marsekal pertama (marsma). Karier Hadi terus meroket hingga ditarik Jokowi ke Istana sebagai Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) dengan pangkat marsekal muda pada 2015.

Baca Juga:

Dilantik jadi Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto Punya Harta Rp 20,5 Miliar

Bernaung di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dilansir Antara, Hadi bertanggung jawab mengoordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, termasuk para tamu negara setingkat kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat. Tahun 2016, Hadi kembali promosi menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan dengan pangkat bintang tiga (marsekal madya).

Kariernya terus menanjak dengan dipilih menjadi Kepala Staf TNI AU (KSAU) dengan pangkat bintang empat (marsekal) pada 2017. Puncaknya, Hadi belum genap setahun menjadi KSAU lalu ditunjuk Jokowi menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjadi Panglima TNI periode 2017—2021.

Arsip foto - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang kini ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Kepala BPN. (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww/pri)

Saat menjadi Panglima TNI, Hadi membuktikan dirinya berhasil ikut mengawal Pemilu 2019 berjalan aman dan kondusif. Tak hanya itu dia juga terlibat dalam penanganan pandemi COVID hingga pensiun.

Setelah purnatugas sebagai Panglima TNI, Hadi kembali mendapat kepercayaan dari Presiden Jokowi untuk mengawal kejuaraan balap internasional MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai komandan lapangan. Gelaran MotoGP Mandalika pada Maret 2022 itu dianggap sukses, bahkan Hadi menerima penghargaan dari Mandalika Grand Prix Association (MGPA).

Selang beberapa bulan, Presiden Jokowi kembali memercayakan prajurit cemerlang itu sebagai anggota baru dalam kabinet. "Untuk Pak Hadi sebagai Menteri ATR BPN, karena beliau dulu sebagai mantan Panglima menguasai teritori dan kita juga tahu Pak Hadi kalau ke. Lapangan bekerjanya sangat getol," ujar Jokowi usai pelantikan

Kepala Negara mengharapkan Hadi sebagai kepala BPN segera menyelesaikan beragam masalah pertahanan di tanah air, proses distribusi sertipikat tanah gratis bagi jutaan rakyat Indonesia, termasuk masalah lahan di proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. "Saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu," tutup Jokowi. (Knu)

Baca Juga

Mendag Zulhas Janji Segera Atasi Persoalan Minyak Goreng

#Reshuffle Kabinet #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden untuk menempatkan orang sesuai dengan kapabilitas orang dan tujuan penugasan di lembaga yang dipimpin
Dwi Astarini - Selasa, 28 April 2026
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Indonesia
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Hasan menyampaikan perannya sebagai pembantu Presiden akan difokuskan pada sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Karding terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 31 Desember 2024.
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Indonesia
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, baru saja dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia mengatakan bakal fokus membenahi masalah sampah.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Indonesia
Dudung Abdurachman Resmi Jadi KSP, Siap Pangkas Birokrasi dan Percepat Program Presiden
Dudung Abdurachman resmi dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan oleh Prabowo. Ia menegaskan akan memangkas birokrasi dan mempercepat program nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 27 April 2026
Dudung Abdurachman Resmi Jadi KSP, Siap Pangkas Birokrasi dan Percepat Program Presiden
Indonesia
Profil Abdul Kadir Karding: Kepala Barantin yang Pindah Haluan dari Urus Pekerja Migran ke Karantina
Sosok kelahiran Donggala ini membawa pengalaman panjang selama tiga periode di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 2009 hingga 2024
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 April 2026
Profil Abdul Kadir Karding: Kepala Barantin yang Pindah Haluan dari Urus Pekerja Migran ke Karantina
Indonesia
Jumhur Hidayat Bakal Pimpin Langsung Aksi May Day 2026 Pakai Motor Meski Sudah Dilantik Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Selain urusan ketenagakerjaan, Jumhur Hidayat langsung tancap gas memetakan masalah krusial di kementeriannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 April 2026
Jumhur Hidayat Bakal Pimpin Langsung Aksi May Day 2026 Pakai Motor Meski Sudah Dilantik Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Bagikan