Sembilan Nama ini Diklaim Bersaing Ketat 'Gantikan' AHY

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 05 Maret 2021
Sembilan Nama ini Diklaim Bersaing Ketat 'Gantikan' AHY

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Salah satu pendiri Partai Demokrat (PD), Hencky Luntungan menyebut ada sembilan nama calon ketua umum (ketum) pengganti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kongres Luar Biasa (KLB) PD yang dimulai sejak Jumat (5/3). Pelaksanaan KLB yang diduga ilegal ini akan memlih ketua umum.

Baca Juga

Demokrat Sebut Peserta KLB di Sumut Anggota Bodong

“Ada sembilan nama yang masuk bursa calon ketum,” ungkap Hencky dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (5/3).

Nama Hencky masuk dalam daftar. Selain itu yakni Yahya Sacawirya, Anton Rifai, Tri Yulianto, Darmizal, Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, dan Hasan Noor Hasani.

Menurut Hencky, ada lima nama yang paling kuat yakni Hencky Luntungan, Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Tri Yulianto, dan Moeldoko. Ini bisa mengerucut lagi,” ucapnya.

KSP Moeldoko. (Foto: Setkab)
KSP Moeldoko. (Foto: Setkab)

Anggota Komisi III DPR, Hinca Pandjaitan mendesak aparat kepolisian untuk membubarkan KLB ilegal PD di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Menurut Hinca, kegiatan tersebut tidak ada izin dari Polri. Hinca mengaku telah menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Negara dalam hal ini polisi harus membubarkannya demi hukum. Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras,” kata Hinca.

Hinca menyatakan argumentasi bahwa KLB merupakan urusan internal PD sehingga tak layak dibubarkan, merupakan kekeliruan.

“Alasan ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada izin, kita pastikan alasan ini tidak benar,” tegas ketua Dewan Kehormatan PD tersebut.

Hinca memastikan KLB yang melibatkan kalangan eksternal PD ini, bertentangan dengan AD/ART PD.

Ia memastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini dan justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja sekaligus menjadi aktor intelektualnya.

"Yakni Moeldoko selaku kepala staf kepresidenan yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat,” ucap Hinca. (Knu)

Baca Juga

Darmizal Cs Gelar KLB Partai Demokrat di Sumut, SBY Meradang

#Partai Demokrat #Jenderal Moeldoko
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Partai Demokrat membantah tuduhan dalang di balik kasus ijazah palsu Jokowi
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Indonesia
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
SBY dirawat karena membutuhkan istirahat usai menjalani rangkaian aktivitas yang sangat padat di dalam dan luar negeri.
Wisnu Cipto - Senin, 21 Juli 2025
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
Indonesia
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting
Open recruitment program UMKM Kreatif meledak. Sekjen Demokrat ikut berperan penting dalam kehadiran program tersebut bagi para pelaku UMKM.
Soffi Amira - Kamis, 22 Mei 2025
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting
Indonesia
Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen
Legislator Demokrat, Hinca Panjaitan berharap, TNI tidak menjaga Kejagung secara permanen. Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Presiden No 66 Tahun 2025.
Soffi Amira - Kamis, 22 Mei 2025
Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen
Indonesia
Legislator Demokrat Ingatkan Kejagung Jangan Jadi Bandit Demokrasi
Menurut Hinca, penetapan tersangka terhadap insan pers dengan dalil pemberitaan bakal memengaruhi transparansi penegakan hukum di Tanah Air.
Frengky Aruan - Rabu, 21 Mei 2025
Legislator Demokrat Ingatkan Kejagung Jangan Jadi Bandit Demokrasi
Indonesia
AHY Minta UMKM Diperkuat, Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut Luncurkan Program Pembinaan
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta agar UMKM diperkuat. Anggota DPR RI dapil Sulawesi Utara, Hillary Brigitta Lasut, langsung meluncurkan program ini.
Soffi Amira - Senin, 19 Mei 2025
AHY Minta UMKM Diperkuat, Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut Luncurkan Program Pembinaan
Indonesia
Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Prihatin Gelombang PHK, Pemprov Harus Bertindak Strategis di Dunia Digital
Tingginya angka PHK ini harus menjadi perhatian kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha di Jakarta yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Mei 2025
Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Prihatin Gelombang PHK, Pemprov Harus Bertindak Strategis di Dunia Digital
Indonesia
Lebih dari 130 Peserta Ramaikan PEVS 2025, Momentum Pertumbuhan Industri Kendaraan Listrik Nasional
PEVS 2025 in Collaboration with Asiabike Jakarta hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 April 2025
Lebih dari 130 Peserta Ramaikan PEVS 2025, Momentum Pertumbuhan Industri Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Investasi di Jabar Diganggu Ormas Berbentuk Premanisme, Moeldoko: Tumpas Saja!
Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menyayangkan tindak premanisme yang terjadi pada pembangunan pabrik yang digadang-gadang akan menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 April 2025
Investasi di Jabar Diganggu Ormas Berbentuk Premanisme, Moeldoko: Tumpas Saja!
Bagikan