Sekjen Beberkan Alasan PDIP Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 03 Januari 2023
Sekjen Beberkan Alasan PDIP Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (dua dari kiri). (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP menjadi parpol satu-satunya yang mendorong sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup. Padahal, 8 parpol di Senayan tegas menolak wacana yang muncul seiring adanya gugatan di MK itu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan mendukung Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup diyakini bakal membawa dampak positif bagi kaderisasi di internal partai.

Baca Juga:

Selain PDIP, 8 Fraksi di DPR Tolak Wacana Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024

Dia mengatakan PDIP tidak didesain hanya untuk memenangkan pemilu tetapi juga menjalankan fungsi kaderisasi, pendidikan politik dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik

“Disitulah proporsional tertutup kami dorong karena juga sangat tepat dalam konteks saat ini di mana kita dihadapkan pada berbagai persoalan ketidakpastian perekonomian global,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1).

Dengan sistem proporsional tertutup, dijelaskan Hasto, penyelenggaraan pemilu bakal menjadi lebih sederhana. Menurut Hasto, dengan sistem tersebut kecurangan pemilu juga dapat diminimalisir.

“Begitu banyak penyelenggara pemilu berguguran karena terlalu capek akibat pemilu yang begitu kompleks itu nanti semua bisa dicegah,” ujarnya.

Baca Juga:

Pemilih Cenderung Lebih Kenal Caleg pada Sistem Proporsional Terbuka

Lebih lanjut ia menuturkan, sistem proporsional tertutup juga membuka peluang bagi seluruh anak bangsa dengan berbagai latar belakang untuk terpilih menjadi anggota dewan.

“Kami bisa mendorong kaum akademisi, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh purnawirawan," imbuhnya.

Dengan sistem proporsional tertutup, lanjut Hasto, lebih memungkinkan bagi mereka untuk didorong terpilih menjadi wakil rakyat karena dasarnya adalah kompetensi.

“Jadi proporsional tertutup basenya adalah pemahaman terhadap fungsi-fungsi dewan. Sementara proporsional terbuka adalah popularitas,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

NasDem Anggap Sistem Proporsional Tertutup Kemunduran Demokrasi

#Pemilu #Pemilu 2024 #Hasto Kristiyanto #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - 2 jam, 17 menit lalu
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Bagikan