Sebelum Putusan Capres dari Ketum Keluar, Kader PDIP Dilarang Bikin Gerakan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 30 Oktober 2022
Sebelum Putusan Capres dari Ketum Keluar, Kader PDIP Dilarang Bikin Gerakan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/ Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP mulai melakukan proses pembekalan terhadap kader baru yang berjumlah 198.354 orang. Termasuk, beberapa orang berlatar belakang purnawirawan jenderal TNI-Polri yang menjadi peserta gelombang I.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan, seluruh kader PDI Perjuangan (PDIP) agar disiplin terkait Pilpres 2024. Termasuk bagi para anggota baru PDIP, yang mulai hari ini mulai melakukan proses pembekalan.

Baca Juga:

KIB Berkumpul di Makassar Awal November, Ajak PDIP Bergabung

"Terkait dengan pilpres 2024 sangat jelas semuanya ada tahapan. Semuanya sudah ada mekanismenya. Jadi kita ikuti tahapan-tahapan tersebut dengan penuh kedisiplinan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan pembekalan kader baru PDIP di kantor Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (30/10).

Hasto menegaskan, terkait calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, hal tersebut sesuai dengan keputusan kongres partai berlambang moncong putih itu.

"Kongres telah memberikan mandat kepada Ibu Ketua Umum," ujar Hasto.

Hasto meminta kader PDIP agar tak membuat gerakan tambahan kecuali bergerak turun ke bawah membantu perekonomian rakyat di tengah situasi ancaman global saat ini.

"Seluruh anggota dan kader partai tidak boleh membuat suatu gerakan, gerakan tambahan, kecuali gerakan tunggal, bergerak membantu perekonomian rakyat agar secepatnya bisa pulih dari krisis akibat Pandemi COVID-19," imbuhnya.

Hasto menuturkan, pihaknya menginstruksikan kepada kader PDIP agar terus melakukan konsolidasi bersama masyarakat. Hal itu sebagai langkah persiapan menunggu instruksi Megawati soal Pilpres 2024.

"Itu yang kita lakukan dan konsolidasi harus kita lakukan terus menerus sehingga ketika perintah dari Ibu Ketua Umum itu nanti turun, seluruh jajaran partai sudah siap bergerak memenangkan calon presiden, calon wakil presiden yang ditetapkan oleh ketua umum kita," katanya. (Pon)

Baca Juga:

FX Rudy Bacakan Isi Surat Sanksi dari DPP PDIP: Diminta tidak Lagi Bicara soal Capres

#Pemilu #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Bagikan