Pilpres 2019

Saksi Prabowo Protes Bupati Deklarasi Dukung Capres, Malah Diajak Dukung Jokowi

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 20 Juni 2019
 Saksi Prabowo Protes Bupati Deklarasi Dukung Capres, Malah Diajak Dukung Jokowi

Para saksi mengambil sumpah dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Saksi fakta kubu Prabowo-Sandi, Hartanto mengungkapkan bahwa dirinya pernah meminta penjelasan langsung kepada Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, Juliyatmono terkait acara deklarasi dukungan terhadap paslon 01 Jokowi-Ma'ruf.

Hartanto dan temannya yang bernama Mulyono mengetahui acara deklarasi dukungan ke Jokowi-Ma'ruf tersebut dari video yang beredar di grup whatsapp jelang hari pencoblosan Pilpres 2019.

"Beliau mengatasnamakan keluarga besar Kabupataen Karanganyar mendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada 17 April," ujar Hartanto saat bersaksi di sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (19/6) malam.

Suasana sidang MK pada Rabu malam
Suasana sidang MK dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari kubu Prabowo (Antaranews)

Tepatnya 1 April 2019, melalui whatsapp telepon genggam milik Mulyono, saksi yang merupakan warga asli Karanganyar ini meminta penjelasan kepada sang Bupati ihwal video yang beredar.

"Bahasa kami 'Bapak, apakah video ini betul dan bagaimana tanggapan bapak?'. Beliau (bupati) mengiyakan video tersebut. Dan beliau menyatakan tidak dilakukan di hari efektif," terang Hartanto.

Namun, selain mengaku bahwa acara itu dilakukan bukan pada hari kerja, Bupati Karanganyar tersebut juga sempat mengajak Hartanto dan Mulyono mendukung pasangan 01 dalam Pilpres 2019. Meskipun ditolak keduanya.

"Ya kami tanggapi ya, seharusnya pejabat daerah itu netral dan mohon maaf kami tidak berpolitik. Dichatting-nya kami jawab, 'Kami tidak berpolitik itu bahasa kami'. Beliau membalas 'Amin ya rabbal alamin' begitu pak," ungkapnya.

"Kami tidak akan memberitahukan hak pilih kami yang menjadi hak pribadi," tegas saksi saat ditanya hakim maksud kalimat 'tidak berpolitik'," sambung Hartanto.

Pada kesempatan itu, saksi juga mengutarakan alasannya kepada hakim yang bertanya mengapa hal ini tidak dilaporkan kepada pihak berwajib.

"Berikutnya teman saya, Mas Mulyono tadi berapa kali whatsapp juga ke Bawaslu tapi kurang di respon," tutup Hartanto.(Pon)

#Mahkamah Konstitusi #Pilpres 2019 #Pelanggaran Pemilu #Prabowo Subianto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ulangi Perjuangan Diplomasi Ayahnya
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan berpidato di Sidang Umum PBB. Hal itu mengulangi sejarah perjuangan diplomasi ayahnya.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ulangi Perjuangan Diplomasi Ayahnya
Indonesia
Kunjungi Expo 2025 Osaka, Prabowo Bawa 'Oleh-oleh' Proyek Investasi Rp 392 Triliun
Prabowo baru saja mengunjungi Expo 2025 Osaka. Ia membawa pulang proyek investasi senilai Rp 392 triliun dari sana.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Kunjungi Expo 2025 Osaka, Prabowo Bawa 'Oleh-oleh' Proyek Investasi Rp 392 Triliun
Indonesia
Tiba Jepang, Presiden Prabowo Bawa Misi Khusus di Expo 2025 Osaka
Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka mengangkat tema besar terinspirasi filosofi Bali Tri Hita Karana, menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Tiba Jepang, Presiden Prabowo Bawa Misi Khusus di Expo 2025 Osaka
Indonesia
Prabowo Lawatan ke Jepang Lanjut Hadiri Sidang Umum PBB, Pulang Tanah Air 27 September
Setelah dari New York, Presiden PRabowo masih akan melanjutkan kunjungan resmi ke Ottawa, Kanada.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Prabowo Lawatan ke Jepang Lanjut Hadiri Sidang Umum PBB, Pulang Tanah Air 27 September
Indonesia
Gibran tak Hadiri Reshuffle Kabinet, Jokowi Berikan Pembelaan
Wapresi RI, Gibran Rakabuming Raka, tidak hadir reshuffle Kabinet Merah Putih. Jokowi pun memberikan pembelaan.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Gibran tak Hadiri Reshuffle Kabinet, Jokowi Berikan Pembelaan
Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Olahraga
Menpora Erick Thohir Buka ke Publik Isi Bisikan Presiden Prabowo
Erick mengatakan Prabowo mengingatkan kerja sebagai Menpora akan sangat berat.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Menpora Erick Thohir Buka ke Publik Isi Bisikan Presiden Prabowo
Indonesia
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Mendorong pembentukan Komite Remunerasi Independen di BUMN atau lembaga publik untuk menjaga transparansi dan perbaikan skema pensiun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Indonesia
ISDS Nilai Djamari Chaniago Ditunjuk Prabowo Bukan Didasari Dendam Masa Lalu
Keputusan ini dinilai bukan karena dendam masa lalu, melainkan berlandaskan kedekatan personal dan pengalaman militer yang mumpuni
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
ISDS Nilai Djamari Chaniago Ditunjuk Prabowo Bukan Didasari Dendam Masa Lalu
Indonesia
Profil Muhammad Qodari, Peneliti yang Baru Dilantik Jadi Kepala Staf Kepresidenan RI
Muhammad Qodari baru saja dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan RI. Ia pernah bekerja sebagai peneliti di Centre for Strategic and International Studies.
Soffi Amira - Rabu, 17 September 2025
Profil Muhammad Qodari, Peneliti yang Baru Dilantik Jadi Kepala Staf Kepresidenan RI
Bagikan