Pilpres 2019

Saksi Prabowo Protes Bupati Deklarasi Dukung Capres, Malah Diajak Dukung Jokowi

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 20 Juni 2019
 Saksi Prabowo Protes Bupati Deklarasi Dukung Capres, Malah Diajak Dukung Jokowi

Para saksi mengambil sumpah dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Saksi fakta kubu Prabowo-Sandi, Hartanto mengungkapkan bahwa dirinya pernah meminta penjelasan langsung kepada Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, Juliyatmono terkait acara deklarasi dukungan terhadap paslon 01 Jokowi-Ma'ruf.

Hartanto dan temannya yang bernama Mulyono mengetahui acara deklarasi dukungan ke Jokowi-Ma'ruf tersebut dari video yang beredar di grup whatsapp jelang hari pencoblosan Pilpres 2019.

"Beliau mengatasnamakan keluarga besar Kabupataen Karanganyar mendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada 17 April," ujar Hartanto saat bersaksi di sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (19/6) malam.

Suasana sidang MK pada Rabu malam
Suasana sidang MK dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari kubu Prabowo (Antaranews)

Tepatnya 1 April 2019, melalui whatsapp telepon genggam milik Mulyono, saksi yang merupakan warga asli Karanganyar ini meminta penjelasan kepada sang Bupati ihwal video yang beredar.

"Bahasa kami 'Bapak, apakah video ini betul dan bagaimana tanggapan bapak?'. Beliau (bupati) mengiyakan video tersebut. Dan beliau menyatakan tidak dilakukan di hari efektif," terang Hartanto.

Namun, selain mengaku bahwa acara itu dilakukan bukan pada hari kerja, Bupati Karanganyar tersebut juga sempat mengajak Hartanto dan Mulyono mendukung pasangan 01 dalam Pilpres 2019. Meskipun ditolak keduanya.

"Ya kami tanggapi ya, seharusnya pejabat daerah itu netral dan mohon maaf kami tidak berpolitik. Dichatting-nya kami jawab, 'Kami tidak berpolitik itu bahasa kami'. Beliau membalas 'Amin ya rabbal alamin' begitu pak," ungkapnya.

"Kami tidak akan memberitahukan hak pilih kami yang menjadi hak pribadi," tegas saksi saat ditanya hakim maksud kalimat 'tidak berpolitik'," sambung Hartanto.

Pada kesempatan itu, saksi juga mengutarakan alasannya kepada hakim yang bertanya mengapa hal ini tidak dilaporkan kepada pihak berwajib.

"Berikutnya teman saya, Mas Mulyono tadi berapa kali whatsapp juga ke Bawaslu tapi kurang di respon," tutup Hartanto.(Pon)

#Mahkamah Konstitusi #Pilpres 2019 #Pelanggaran Pemilu #Prabowo Subianto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Instruksikan Persiapan Matang Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030
Presiden RI, Prabowo Subianto, menginstruksikan persiapan matang timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2030.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
Prabowo Instruksikan Persiapan Matang Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030
Indonesia
Prabowo Dukung Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030, Erick Thohir: Harus Dipersiapkan secara Matang
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendukung timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Ketum PSSI, Erick Thohir mengatakan, persiapannya harus matang.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
Prabowo Dukung Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030, Erick Thohir: Harus Dipersiapkan secara Matang
Indonesia
PN Jakarta Pusat Serahkan Lahan dan 15 Bangunan Hotel Sultan ke Pemerintah
PN Jakarta Pusat akhirnya menyerahkan 15 bangunan Hotel Sultan kepada pemerintah. Penyerahan itu sudah dilakukan usai proses eksekusi, Kamis (18/6).
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
PN Jakarta Pusat Serahkan Lahan dan 15 Bangunan Hotel Sultan ke Pemerintah
Indonesia
Prabowo Terima 20 Poin Evaluasi Haji 2026, Syarat Kesehatan 2027 Bakal Lebih Ketat
Presiden Prabowo menerima 20 poin evaluasi haji 2026. Pemerintah akan memperketat syarat kesehatan jamaah haji 2027 untuk menekan angka kematian.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Prabowo Terima 20 Poin Evaluasi Haji 2026, Syarat Kesehatan 2027 Bakal Lebih Ketat
Indonesia
Perintah Langsung Prabowo, Skema Cicilan KPR 40 Tahun Bukan untuk Ditawar-tawar Lagi
Kebijakan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi hingga 40 tahun bukan lagi sekadar wacana, melainkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Perintah Langsung Prabowo, Skema Cicilan KPR 40 Tahun Bukan untuk Ditawar-tawar Lagi
Indonesia
Bakom Tegaskan Program MBG tak Bisa Dihentikan, ini Alasannya
Bakom menegaskan, bahwa MBG tak bisa dihentikan begitu saja. Sebab, program tersebut menjadi janji Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 17 Juni 2026
Bakom Tegaskan Program MBG tak Bisa Dihentikan, ini Alasannya
Indonesia
Presiden Mahmoud Abbas Telepon Prabowo, Puji Kesetiaan Indonesia Bela Palestina
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menelepon Presiden Prabowo Subianto, memuji Indonesia sebagai negara paling konsisten membela Palestina.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
Presiden Mahmoud Abbas Telepon Prabowo, Puji Kesetiaan Indonesia Bela Palestina
Indonesia
Demi Jaga Kepercayaan Investor Global, Prabowo Dorong Reformasi Regulasi Hilirisasi
Pemerintah dorong reformasi regulasi, hilirisasi, dan jaga stabilitas sosial politik untuk memperkuat ekonomi nasional.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
Demi Jaga Kepercayaan Investor Global, Prabowo Dorong Reformasi Regulasi Hilirisasi
Indonesia
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Ekonom Achmad Nur Hidayat meminta program MBG dihentikan sementara. Ia menyoroti anggaran hingga kasus keracunan.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Indonesia
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Pemerintah memastikan harga Pertalite dan Biosolar tidak naik. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan alasannya.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Bagikan