PSI tidak Dukung Anies, Grace Natalie Singgung Intoleransi dan Korupsi

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 19 Juni 2022
PSI tidak Dukung Anies, Grace Natalie Singgung Intoleransi dan Korupsi

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi terpilihnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat calon presiden (capres) dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie memastikan partainya tidak akan mendukung Anies pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Juga

3 Nama Bakal Capres NasDem: Anies, Andika, Ganjar

“Menyangkut hal ini, sudah sangat jelas bahwa PSI tidak akan mendukung Mas Anies di Pilpres 2024. Kami memeluk teguh prinsip anti intoleransi dan anti korupsi. Maka, tak mungkin kami mendukung kandidat yang bermasalah dalam dua atau salah satu prinsip tersebut,” tegas Grace dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (19/6).

Buat PSI, kata Grace, politik bukan sekadar soal menang dan meraih kekuasaan. Politik, pertama-tama, menyangkut perjuangan atas prinsip.

“Prinsip harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. PSI menolak untuk bersikap pragmatis dan oportunis,” lanjut Grace.

Selain itu, kata Grace, dalam hasil penjaringan ke akar rumput PSI, Anies tidak masuk dalam sembilan nama yang layak menjadi penerus Jokowi.

“Sembilan nama hasil penjaringan teman-teman PSI di daerah itulah yang masuk dalam Rembuk Rakyat PSI. Nama Mas Anies tidak ada di sana,” pungkas Grace.

Baca Juga

Dua Capres Teratas Usulan DPW di Rakernas NasDem, Anies Unggul Tipis dari Ganjar

Sementara itu, Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengatakan ada sembilan nama yang layak meneruskan Jokowi. Dia mengklaim nama-nama itu hasil dari mendengar suara rakyat.

PSI, kata Giring, telah menemui tokoh-tokoh muda, guru, akademisi, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, dan orang-orang yang dianggapnya mewakili suara rakyat.

Menurutnya, PSI telah menjalankan program bernama 'Rembuk Rakyat Mencari Penerus Jokowi'.

Sembilan nama yang muncul dari suara rakyat ini dan menurutnya dianggap ideal oleh masyarakat sebagai pengganti Presiden Jokowi pada 2024 mendatang adalah Emil Dardak, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Andika Perkasa, Mochamad Ridwan Kamil, Muhammad Tito Karnavian, Najwa Shihab, Sri Mulyani Indrawati. (Knu)

Baca Juga

Daftar Capres Rekomendasi 34 DPW NasDem di Rakernas, Anies sampai Ganjar

#PSI #Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu #Partai Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Daya Magis Jokowi Sukses Dongkrak Citra Positif PSI, Partai Anak Muda Tapi Rasa Mantan Presiden
Hasil studi mengonfirmasi bahwa arus perpindahan sentimen positif dari figur personal menuju institusi partai, khususnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Angga Yudha Pratama - 33 menit lalu
Daya Magis Jokowi Sukses Dongkrak Citra Positif PSI, Partai Anak Muda Tapi Rasa Mantan Presiden
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - 55 menit lalu
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 55 menit lalu
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Bagikan