PSI Tantang Anies Baswedan Pamer Hasil Bentukan Tim yang Habiskan APBD
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Dalam waktu 10 bulan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah membentuk belasan Tim yang diklaim untuk membantu tugas dan kerja Gubernur. Terkini, Gubernur Anies membentuk Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Acara di Kawasan Monumen Nasional (Monas). Namun, banyaknya tim yang di bentuk Gubernur Anies menuai polemik.
Menurut politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andi Anggana, pembentukan tim-tim di masa Anies akibat dari ketidakmampuan Anies dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kerja tim tersebut.
"Yang utama karena ada masalah di manajemen birokrasinya. Soal Tim Monas, kan ada UPT Monas, kenapa tidak diserahkan ke mereka? Ada ketidakpercayaan sepertinya," ujarnya di Jakarta, Jumat (24/8).
Jubir PSI ini menilai banyaknya tim-tim ini dapat mengakibatkan penggemukan anggaran yang bisa membebani APBD DKI Jakarta.
"TGUPP saja Rp 28 miliar untuk operasinya. Nah tim Monas itu Rp 461 juta. Belum lagi Tim atau Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi. Seharusnya kan ada dinas terkait. Kalau yang berhubungan dengan hukum, buat dari ahli hukum di Biro Hukumnya, maksimalkan itu," tutur dia.
Dari banyaknya tim yang di bentuk, kata Andi, ada masalah besar yang akan di alami birokrasi sebesar DKI Jakarta ke depannya. Hal penting yang nanti jadi masalah adalah akan timbul ketidakpercayaan pada bawahan di birokrasi DKI Jakarta.
"Sebenarnya PNS DKI Jakarta bagus-bagus. Maksimalkan yang ada. Jangan buat tim terus. Juga jangan buat anggaran baru. Ini seperti ingin mengakomodasi sesuatu," tegas dia.
Lebih lanjut ia menilai tim-tim yang sudah terlanjur dibentuk harus menjelaskan hasil kerjanya pada warga Jakarta. Jangan sampai, APBD yang sudah digunakan tim tersebut tidak berbanding lurus dengan hasil kerjanya.
"Gubernur Anies terutama, dan juga tim bentukannya harus melaporkan ke publik yang sudah di capai apa saja. Apakah ada perubahan atau sama saja sebelum ada Tim. Warga Jakarta berhak tahu anggarannya untuk apa saja?" Tandasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI