PSI Tantang Anies Baswedan Pamer Hasil Bentukan Tim yang Habiskan APBD

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 24 Agustus 2018
PSI Tantang Anies Baswedan Pamer Hasil Bentukan Tim yang Habiskan APBD

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dalam waktu 10 bulan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah membentuk belasan Tim yang diklaim untuk membantu tugas dan kerja Gubernur. Terkini, Gubernur Anies membentuk Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Acara di Kawasan Monumen Nasional (Monas). Namun, banyaknya tim yang di bentuk Gubernur Anies menuai polemik.

Menurut politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andi Anggana, pembentukan tim-tim di masa Anies akibat dari ketidakmampuan Anies dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kerja tim tersebut.

"Yang utama karena ada masalah di manajemen birokrasinya. Soal Tim Monas, kan ada UPT Monas, kenapa tidak diserahkan ke mereka? Ada ketidakpercayaan sepertinya," ujarnya di Jakarta, Jumat (24/8).

Jubir PSI ini menilai banyaknya tim-tim ini dapat mengakibatkan penggemukan anggaran yang bisa membebani APBD DKI Jakarta.

"TGUPP saja Rp 28 miliar untuk operasinya. Nah tim Monas itu Rp 461 juta. Belum lagi Tim atau Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi. Seharusnya kan ada dinas terkait. Kalau yang berhubungan dengan hukum, buat dari ahli hukum di Biro Hukumnya, maksimalkan itu," tutur dia.

Anies Baswedan memeluk Sandiaga Uno sebelum meninggalkan Balai Kota, Jakarta Pusat (Foto: MP/Asropih)

Dari banyaknya tim yang di bentuk, kata Andi, ada masalah besar yang akan di alami birokrasi sebesar DKI Jakarta ke depannya. Hal penting yang nanti jadi masalah adalah akan timbul ketidakpercayaan pada bawahan di birokrasi DKI Jakarta.

"Sebenarnya PNS DKI Jakarta bagus-bagus. Maksimalkan yang ada. Jangan buat tim terus. Juga jangan buat anggaran baru. Ini seperti ingin mengakomodasi sesuatu," tegas dia.

Lebih lanjut ia menilai tim-tim yang sudah terlanjur dibentuk harus menjelaskan hasil kerjanya pada warga Jakarta. Jangan sampai, APBD yang sudah digunakan tim tersebut tidak berbanding lurus dengan hasil kerjanya.

"Gubernur Anies terutama, dan juga tim bentukannya harus melaporkan ke publik yang sudah di capai apa saja. Apakah ada perubahan atau sama saja sebelum ada Tim. Warga Jakarta berhak tahu anggarannya untuk apa saja?" Tandasnya. (Pon)

#PSI #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Hal ini disampaikan Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, yang juga menjelaskan ada politisi yang rela meninggalkan jabatan strategis di parlemen demi bergabung.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Bagikan