PSI dan Demokrat Nikmati Kenaikan Elektabilitas Berkat Kampanyekan Ganjar dan Anies

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Desember 2022
PSI dan Demokrat Nikmati Kenaikan Elektabilitas Berkat Kampanyekan Ganjar dan Anies

Tangkapan layar hasil survei Center for Political Communication Studies (CPCS), diterima di Jakarta, Kamis (15/12/2022). ANTARA/HO-CPCS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Temuan survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan elektabilitas dua partai mengalami kenaikan signifikan.

Partai Demokrat mengalami lonjakan dari 5,6 persen menjadi 7,5 persen, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga naik dari 5,6 persen menjadi 5,8 persen.

Baca Juga:

Bawaslu Sebut Safari Politik Anies Baswedan Kampanye Terselubung

"Di tengah turunnya elektabilitas banyak partai-partai politik, Demokrat dan PSI justru mengalami kenaikan," ucap Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta di Jakarta, Kamis (16/12).

PDIP turun dari 19,5 persen menjadi 18,8 persen, tetapi tetap unggul pada posisi pertama. Gerindra juga bertahan pada peringkat kedua, melemah dari 13,2 persen menjadi 11,6 persen.

Partai-partai lain yang juga turun adalah Golkar (8,8 persen ke 7,3 persen), PKB (7,1 persen ke 6,3 persen), dan PKS (6,0 persen ke 5,0 persen).

Demokrat menempatkan diri pada tiga besar, menggeser posisi Golkar. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga naik dari 5,6 persen menjadi 5,8 persen.

Menurut Okta, belum ada perubahan signifikan dalam setahun terakhir, di mana PDIP dan Gerindra masih berada pada posisi unggul.

"Begitu pula dengan partai-partai lain, seperti Golkar, PKB, dan PKS," katanya.

Dinamika juga terjadi di antara partai-partai oposisi, di mana PKS sempat naik pada Agustus 2022, tetapi kini kembali turun.

"Ada faktor lain, di mana Demokrat dan PKS tengah berebut posisi memimpin dalam Koalisi Perubahan untuk pencapresan Anies Baswedan," katanya.

Gerindra yang mengusung Prabowo secara resmi belum mengumumkan capres-cawapres yang bakal diusung bersama PKB.

Demikian pula dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dipimpin Golkar, atau PDIP sekalipun, masih terlihat sabar, tidak bersikap terburu-buru.

"Hanya PSI yang telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres," ucapnya.

Baca Juga:

Bawaslu Ungkap Laporan Dugaan Pelanggaran Anies Tak Penuhi Syarat Materiil

#Partai Politik #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Bagikan